Kemenkes Bidik Biaya Berobat dari Kantong Pribadi Turun di Bawah 20 Persen

JAKARTA — Dari setiap Rp100 yang dibelanjakan untuk kesehatan di Indonesia, sekitar Rp28 masih keluar langsung dari dompet warga. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membidik angka itu turun hingga di bawah Rp20 per Rp100, batas yang dipakai Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai patokan perlindungan finansial yang memadai.

Angka itu disampaikan Ratu Martiningsih, Analis Kebijakan Ahli Madya sekaligus Ketua Tim Kerja Pembiayaan Program JKN Kemenkes. Ia menyebut porsi biaya yang dibayar sendiri oleh pasien — dikenal dengan istilah out-of-pocket (OOP) — saat ini berada di kisaran 28 persen dari total belanja kesehatan nasional.

Financial security-nya sekitar 30 persen BPJS sudah ambil take over, peran yang sangat besar,Ratu Martiningsih, Ketua Tim Kerja Pembiayaan Program JKN Kemenkes — dilansir JournalArta

Menurut Ratu, BPJS Kesehatan sudah mengambil alih sekitar 30 persen pembiayaan kesehatan nasional, dari total belanja yang sudah mencapai sekitar Rp640 triliun. Kemenkes memosisikan penurunan OOP sebagai bagian dari penguatan sistem pembiayaan yang selama ini bertumpu pada BPJS Kesehatan.

Data Resmi: 28,3 Persen pada 2024

Angka kisaran 28 persen itu sejalan dengan data resmi terbaru. Laporan Health Accounts Indonesia 2024 yang dipaparkan Pusat Pembiayaan Kesehatan Kemenkes pada 17 Desember 2025 mencatat total belanja kesehatan Rp639,9 triliun, atau 2,9 persen dari produk domestik bruto — sekitar Rp2,3 juta per orang. Pembiayaan publik menjadi tulang punggung dengan porsi 58,5 persen, sedangkan out-of-pocket turun menjadi 28,3 persen.

Beban itu tidak selalu muncul sebagai tagihan rumah sakit. Jurnal Indonesian Journal of Health Insurance and Medical Records edisi Oktober 2026 mencatat, kesenjangan paket manfaat serta biaya tidak langsung seperti transportasi dan akomodasi ikut mengekspos rumah tangga rentan pada risiko finansial — terutama pekerja informal dan warga di daerah terpencil — meski kepesertaan JKN sudah mencapai 267 juta jiwa pada 2023.

Angka WHO yang Berbeda, dan Kenapa

Ada satu angka yang berbeda dan perlu dibaca hati-hati. Jurnal yang sama, yang memakai basis data Global Health Expenditure Database (GHED) WHO, mencatat OOP Indonesia sebesar 31,2 persen pada 2022 — turun dari 34,9 persen pada 2019.

Selisih itu bukan kesalahan salah satu pihak. NHA dan GHED memakai metodologi serta tahun acuan yang berbeda. Yang sama dari kedua hitungan itu adalah kesimpulannya: Indonesia masih di atas ambang 20 persen WHO. Dalam perbandingan yang sama, Thailand mencatat 10,6 persen dan Malaysia 28,7 persen pada 2022.

Jalan yang Disiapkan: Satu Pintu Tagihan

Salah satu jalan yang disiapkan Kemenkes adalah Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ): satu pintu tagihan antara BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi swasta, supaya tagihan yang sudah dijamin BPJS tidak diajukan lagi ke asuransi tambahan. Praktik pembayaran ganda seperti itu, kata Ratu, masih ditemukan di lapangan.

Implementasinya di lapangan memang banyak kita lihat bahwa ketika JKN hadir untuk menjamin billing-nya itu kemudian direimburse lagi ke asuransi kesehatan tambahan. Itu jadi kayak ada double funding,Ratu Martiningsih — dilansir Media Asuransi, dalam webinar HUT Perdokjasi, Selasa (3/11/2026)

Landasan aturannya sudah ada: Kepmenkes Nomor 1117 Tahun 2025, tindak lanjut dari UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Skemanya dua. Pertama, BPJS Kesehatan ikut membayar 75 persen dari tarif JKN. Kedua, BPJS Kesehatan tidak ikut membayar, dengan besaran pembayaran berdasarkan kesepakatan dan batas maksimal 250 persen dari tarif. Keduanya mensyaratkan peserta tetap aktif sebagai peserta JKN. Kemenkes menargetkan mekanisme ini mulai dimandatkan pada 2027, dan pemerintah menyiapkan satuan tugas untuk mengawasi pelaksanaannya.

Kenapa Ini Mendesak

Target itu datang di tengah tekanan pada keuangan JKN. Pakar kesehatan dari Indo Datum, Sumarlin, menyebut defisit anggaran JKN diperkirakan sekitar Rp2 triliun per bulan. Per Agustus 2026, sekitar 54 juta peserta tercatat tidak aktif karena menunggak iuran, menurut data BPJS Kesehatan. Sekitar 2,5 juta peserta PBI diperkirakan terganti datanya pada November 2026 dalam penyesuaian data desil penerima bantuan — bukan penonaktifan sepihak; peserta yang keberatan mendapat masa tenggang 90 hari untuk mengajukan banding atau reaktivasi lewat Dinas Sosial, menurut Humas BPJS Kesehatan.

Pemutakhiran data itu juga yang melatari rencana perluasan PBI-JK hingga Desil 8. Pada awal 2026, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menunjukkan lebih dari 11 juta peserta PBI-JK dinonaktifkan. Sebagian besar dari mereka bergeser status kesejahteraannya ke Desil 6–10. Pemerintah menargetkan pemutakhiran DTSEN rampung pada akhir 2026, dan skema anggaran baru diharapkan mulai diajukan pada 2027.

Satu hal yang belum diumumkan Kemenkes adalah tenggat waktu target di bawah 20 persen itu sendiri. JournalArta mencatat, bagaimana target tersebut akan dikejar dan sampai kapan masih perlu dipantau dari langkah Kemenkes berikutnya.