Cek Fakta: Kabar Transfer Bank Kena Pajak Mulai 9 November — Menyesatkan

JAKARTA — Vonis: MENYESATKAN. Kabar bahwa mulai 9 November 2026 transfer bank dan kiriman uang masyarakat akan dikenai pajak beredar luas sejak akhir Oktober dan memicu keresahan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluruskannya pada Senin (2/11/2026): yang sedang disiapkan pemerintah adalah penataan sistem pemungutan PPN atas transaksi digital dari luar negeri — bukan pajak atas transfer dana personal antarwarga.

Klaim yang Beredar

Kabar ini bermula dari pernyataan Hashim Djojohadikusumo — Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang juga Utusan Khusus Presiden — dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Pernyataannya direkam banyak media dan kemudian dipotong-potong di media sosial.

Presiden Prabowo dan Mas Gibran sudah melakukan, kita mulai dengan transaksi yang namanya pajak digital. Ini akan segera dilaksanakan, tanggal 9 November, semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech, termasuk Shopee, Lazada, Goto, dan sebagainya harus ikut pungut dan setor pajak yang selama ini tidak dipungut.Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kadin — dilansir Investor.id

Pernyataan itu tidak merinci jenis pajak, objek, maupun tarifnya. Dari potongan inilah beredar simpulan yang jauh lebih tegas daripada bunyi aslinya: semua transfer bank masyarakat akan dipajaki mulai 9 November.

Jejak Pemeriksaan: Sistem yang Sebenarnya Diatur

Tanggal 9 November yang disebut Hashim merujuk pada tahapan Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) — mekanisme DJP untuk memungut PPN atas barang dan jasa digital dari luar negeri, seperti langganan dan pembelian digital lintas negara yang selama ini sebagian belum terjangkau pemungut PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Sistem ini sudah berjalan sejak 25 September 2026 dengan enam pihak yang ditunjuk pada tahap awal: Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank BSI, dan LinkAja.

DJP juga menegaskan mekanisme anti-pungutan-ganda: transaksi yang PPN-nya sudah dipungut pemungut PMSE tidak dipungut lagi lewat sistem ini. Kebijakan ini, menurut DJP, bukan pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN yang berlaku.

Terkait transfer dana dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat.Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP — dilansir Investor.id

Yang Memang Sudah Kena PPN — dan Bukan Barang Baru

Sebagian kebingungan publik datang dari pungutan yang memang sudah lama berjalan di layanan keuangan digital. Berdasarkan PMK Nomor 69/PMK.03/2022, PPN dalam layanan teknologi finansial dikenakan atas jasanya — bukan atas nominal uang yang berpindah. Rinciannya:

Vonis

MENYESATKAN. Bagian yang benar: pemerintah memang memperluas pemungutan pajak digital, Hashim memang menyebut tanggal 9 November, dan bank serta fintech memang dilibatkan sebagai pemungut dalam sistem SPP-TDLN. Bagian yang keliru: simpulan bahwa transfer bank dan kiriman uang personal ikut dipajaki — simpulan itu dibantah tertulis oleh DJP, dan hingga Senin (2/11/2026) tidak ada aturan teknis resmi yang menyebut transfer antarbank sebagai objek pajak baru.

Untuk saat ini tidak ada tindakan apa pun yang perlu diambil masyarakat terkait kabar ini. Satu-satunya yang layak ditunggu adalah penjelasan teknis resmi DJP menjelang 9 November; bila nanti muncul potongan tak dikenal pada transfer antarbank, itu berada di luar penjelasan resmi yang ada sampai hari ini.