UMP 2027 Lewat Tenggat 1 November, Buruh Tuntut Naik 9,5 Persen

JAKARTA — Tenggat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sudah lewat. Sampai Senin (9/11/2026), pemerintah belum mengumumkan angka UMP 2027, padahal ketentuan yang berlaku mensyaratkan penetapan paling lambat 1 November 2026 — enam puluh hari sebelum upah baru berlaku 1 Januari 2027. Serikat buruh menuntut kenaikan 7,5 hingga 9,5 persen, sementara pemerintah menargetkan pembahasan di tingkat kementerian rampung pada akhir November.

Usulan itu datang dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan angka tersebut dihitung dari rata-rata inflasi 3,20 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,43 persen, dikalikan indeks tertentu sebesar 0,9. Dengan hitungan itu, kenaikan rata-rata nasional diperkirakan 7,7 persen.

KSPI dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum 2027, baik UMP maupun UMK, berada pada kisaran 7,5 persen sampai dengan 9,5 persen. Angka ini akan kami perjuangkan dalam Dewan Pengupahan dan melalui berbagai jalur konstitusional,Said Iqbal, Presiden KSPI — keterangan resmi, Kamis (17/9/2026), dilansir IDXChannel

Usulan 9,5 persen itu bukan keputusan. Angka final ditetapkan gubernur tiap provinsi dengan masukan Dewan Pengupahan Daerah, dan sampai hari ini belum ada satu pun provinsi yang mengumumkan angka 2027.

Tenggat 1 November Terlewat, Dua Kekosongan Sekaligus

Hingga Selasa (3/11/2026), pemerintah belum menetapkan angka UMP. Presiden KSPI Said Iqbal menyebut dua sebab: Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) periode baru belum terbentuk, dan survei kebutuhan hidup layak (KHL) belum dijalankan, baik lewat kerja sama dengan BPS maupun secara internal di Kementerian Ketenagakerjaan.

Depenas periode 2022–2026 berakhir sekitar sebulan lalu, dan susunan anggota baru mesti ditetapkan lewat keputusan presiden. Artinya, belum ada forum resmi yang mempertemukan pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha untuk merumuskan rekomendasi. Tanpa survei KHL, tidak ada pula basis data yang biasanya menjadi bahan hitungan.

Lapisan ketiganya: acuan hukumnya belum jelas. KSPI mempertanyakan apakah kenaikan upah 2027 dihitung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 atau dengan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan DPR bersama pemerintah pada 6 Oktober 2026. Perbedaan formula menentukan besaran kenaikan — dan besaran itu menentukan biaya tenaga kerja seluruh perusahaan formal.

Dua Pernyataan Pemerintah yang Belum Selaras

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Rabu (21/10/2026), menyebut formula UMP 2027 akan mengacu pada undang-undang ketenagakerjaan yang baru, termasuk pembahasan KHL. Pembahasan dimulai di Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas), lalu diteruskan ke Depenas.

Langkah pertama, kita tentu pembahasan dulu di LKS Tripnas, kemudian di Depenas, kita harus sepakati lagi, yang diminta oleh undang-undang kan mempertimbangkan KHL,Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan — Rabu (21/10/2026), dilansir Papua Times

Di hari yang sama, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker Dhatun Kuswandari menyampaikan hal yang berbeda lewat keterangan tertulis kepada ANTARA: penetapan upah minimum 2027 tetap mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025. Dalam aturan itu, penyesuaian upah dihitung dari inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan indeks tertentu atau alfa, dengan rentang 0,5 sampai 0,9.

Penetapan upah minimum khusus untuk tahun 2027 tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025,Dhatun Kuswandari, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker — keterangan tertulis kepada ANTARA, Rabu (21/10/2026)

Yassierli sendiri menargetkan pembahasan awal di tingkat kementerian selesai pada pekan terakhir November 2026. Sampai seluruh tahapan itu selesai, angka yang beredar — termasuk simulasi di bawah ini — tetap berstatus usulan, bukan keputusan.

Simulasi Bila Naik 9,5 Persen: DKI Rp6,27 Juta, Banten Rp3,39 Juta

Bila usulan batas atas 9,5 persen dipakai untuk semua provinsi, simulasi KSPI yang dikutip Bloomberg Technoz menempatkan DKI Jakarta tetap tertinggi: UMP naik dari Rp5.729.876 menjadi Rp6.274.214, bertambah Rp544.338. Banten naik dari Rp3.100.881,40 menjadi Rp3.395.465, bertambah Rp294.584. Simulasi ini memakai satu persentase yang sama untuk semua daerah, padahal mekanisme PP 49/2025 menghitung tiap daerah dari inflasi dan pertumbuhan ekonominya masing-masing.

Angka-angka di tabel ini adalah simulasi usulan buruh, bukan pengumuman pemerintah. Jawa Barat dan Jawa Tengah tetap menjadi provinsi dengan UMP terendah di Jawa, meski naik 9,5 persen.

Upah Masih di Bawah Biaya Hidup

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menghitung rata-rata UMP 2026 di 38 provinsi sebesar Rp3,508 juta, sementara rata-rata KHL nasional menyentuh Rp4,281 juta. Upah minimum baru menutup sekitar 82 persen kebutuhan hidup layak, dengan kekurangan sekitar Rp770 ribu setiap bulan.

Jakarta, yang UMP-nya tertinggi sebesar Rp5,73 juta, masih berada di bawah KHL sekitar Rp5,89 juta. Menurut catatan yang sama, baru lima provinsi yang upah minimumnya di atas KHL masing-masing: Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Utara.

Pengusaha: Kenaikan Harus Diiringi Produktivitas

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai usulan kenaikan 7,5 hingga 9,5 persen berisiko menekan industri padat karya, terutama yang bahan bakunya sebagian masih impor. Wakil Ketua Umum Kadin Erwin Aksa menyebut rencana itu ibarat pisau bermata dua.

Atau mungkin mempercepat otomatisasi produksi,Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia — Rabu (4/11/2026), dilansir lemspsi.com

Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie menyampaikan sikap yang sama: kenaikan upah perlu dibarengi peningkatan produktivitas agar daya saing industri tetap terjaga.

Kalaupun ada peningkatan yang itu dibarengi dengan peningkatan produktivitas, supaya kita lebih kompetitif,Anindya Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia — dilansir Papua Times

Yang Belum Terjawab

Tenggat berikutnya jatuh besok, Selasa (10/11/2026): penetapan UMK dan upah minimum sektoral. Dewan pengupahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota belum memiliki panduan untuk memulai pembahasan, sehingga penetapan UMK berpotensi dilakukan tanpa acuan nasional yang sama. Di Kepulauan Riau, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menargetkan kenaikan 8 hingga 10 persen, atau sekitar Rp4,19 juta hingga Rp4,27 juta per bulan.

Sejumlah federasi yang tergabung dalam KSPI sudah menyiapkan aksi untuk mempertanyakan jadwal perundingan. Bagi pekerja, kepastiannya baru datang saat gubernur mengumumkan angka — dan upah baru itu umumnya berlaku mulai 1 Januari 2027.