Subsidi Energi 2026 Naik ke Rp500 Triliun, Harga BBM Tetap Ditahan

Anggaran subsidi dan kompensasi energi 2026 naik menjadi Rp500 triliun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan angka itu dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 3 November 2026 — naik Rp162 triliun dari patokan awal APBN sebesar Rp338 triliun.

Kenaikan Rp162 triliun itu setara 48 persen dari patokan awal. Tapi Rp500 triliun bukan angka realisasi akhir tahun. Suahasil menegaskan angka itu adalah patokan yang dipakai Kementerian Keuangan untuk membayar subsidi dan kompensasi setiap bulan kepada Pertamina dan PLN — dan perhitungan menyeluruh baru dilakukan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam anggaran, kita telah memiliki tadinya di dalam APBN yang asli kita memiliki Rp338 triliun. Karena kita mengantisipasi bahwa di tahun 2026 ini ada peningkatan harga ICP, maka ketika laporan semester itu kita naikkan ke Rp500 triliunSuahasil Nazara, Menteri Keuangan — konferensi pers KSSK, 3 November 2026, dilansir Validnews

Selisih US$23 per barel yang menggerakkan anggaran

Pemicu utamanya ada di tabel di atas: rata-rata ICP sampai akhir Oktober 2026 mencapai US$93 per barel, US$23 di atas asumsi APBN. Minyak mentah Brent sempat menyentuh US$105 per barel pada awal Oktober, menurut forum APBN KiTa 9 Oktober 2026, dan rata-rata ICP sampai September tercatat US$91,9 per barel. Harga dunia kemudian turun ke kisaran US$94 per barel pada November, menurut Feedberry — tetapi rata-rata sepanjang tahun berjalan sudah telanjur tinggi, dan rata-rata itulah yang menentukan tagihan subsidi.

Kurs ikut memberatkan. Rata-rata rupiah yang dipakai dalam perhitungan berada di kisaran Rp17.508 per dolar AS, Rp1.008 lebih lemah dari asumsi APBN Rp16.500. Setiap barel minyak dibeli dengan dolar, sementara harga jual BBM bersubsidi dipatok dalam rupiah — jadi ketika harga minyak naik dan rupiah melemah bersamaan, selisih yang harus ditutup negara membesar dari dua arah.

Sensitivitasnya dihitung dalam Nota Keuangan 2026: setiap kenaikan ICP US$1 per barel berpotensi menambah belanja negara sekitar Rp10,3 triliun dan memperlebar defisit sekitar Rp6,8 triliun. Pelemahan rupiah Rp100 per dolar AS menambah belanja sekitar Rp6,1 triliun. Ekonom CORE Indonesia Muhammad Ishak Razak mengingatkan ruang fiskal menyempit bila harga minyak bertahan di atas US$100 per barel — target defisit APBN 2026 sekitar 2,9 persen dari PDB, dengan batas maksimal 3 persen.

Dengan target defisit sekitar 2,9% PDB dan batas maksimal 3%, ruang fiskal menjadi semakin sempit jika harga minyak bertahan di atas US$100 per barel atau nilai tukar rupiah melemahMuhammad Ishak Razak, ekonom CORE Indonesia — dilansir Validnews, 14 Oktober 2026

Ke mana Rp333,9 triliun itu dibayarkan

Uang itu mengalir ke dua perusahaan: PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Keduanya menjual energi di bawah harga keekonomian atas penugasan pemerintah — Pertamina untuk BBM dan LPG bersubsidi, PLN untuk tarif listrik yang ditahan. Selisihnya ditutup negara lewat dua jalur: subsidi, yang menempel langsung pada harga jual, dan kompensasi, penggantian atas selisih harga yang sudah lebih dulu ditanggung perusahaan.

Ketika laporan semester itu kita naikkan ke Rp500 triliun, dan ini adalah patokan yang kita gunakan untuk membayar bulanan subsidi maupun kompensasi kepada PLN dan Pertamina. Sampai dengan 30 Oktober telah dibayarkan Rp333,9 triliun. Dan tentu November-Desember akan terus kita bayarkan sesuai dengan anggaran yang adaSuahasil Nazara, Menteri Keuangan — konferensi pers KSSK, 3 November 2026, dilansir Validnews

Rp333,9 triliun itu sekitar dua pertiga dari patokan Rp500 triliun. Sisa pembayaran November dan Desember masih berjalan, dan angka finalnya baru dihitung setelah tahun anggaran tutup — hasilnya akan disampaikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan laporan APBN KiTa bulanan.

Di forum KSSK yang sama, Suahasil juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 menjadi 5,4–5,5 persen, turun dari perkiraan sebelumnya 5,6–6,0 persen. Tekanan yang sama — minyak mahal, rupiah lemah — juga tampak di pasar keuangan: rupiah ditutup Rp18.089 per dolar AS pada Jumat, 6 November, sementara cadangan devisa naik tipis ke US$146,8 miliar.

Harga di SPBU tetap, tagihannya pindah ke APBN

Bagi pengendara, kabar yang paling terasa justru bukan angka Rp500 triliun itu — melainkan harga di SPBU yang tidak berubah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sampai 31 Desember 2026. Keputusan itu disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026.

Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada kami untuk mengatakan bahwa tidak boleh ada kenaikan harga BBM subsidi sampai dengan akhir tahunBahlil Lahadalia, Menteri ESDM — konferensi pers, 26 Oktober 2026, dilansir Aktualita

Yang ditahan hanya BBM bersubsidi. BBM nonsubsidi masih mengikuti pasar: per Oktober 2026, Pertamax Rp15.950 per liter, Pertamax Green 95 Rp19.150, dan Pertamax Turbo Rp19.600 untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Bahlil juga menyebut ketahanan stok Pertalite sekitar 16–18 hari, sementara kebutuhan solar nasional kini dipenuhi produksi dalam negeri — Indonesia tidak lagi mengimpor solar.

Untuk menjaga pasokan, Bahlil dijadwalkan bertolak ke India dan China mulai 27 Oktober 2026 guna menjajaki kontrak pengadaan BBM jangka panjang. Pada hari yang sama pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026 yang membuka pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG lewat kerja sama langsung antar-pemerintah (G2G) maupun pemerintah dengan badan usaha (G2B). Di dalam negeri, pengembangan Kilang Balikpapan dilaporkan sudah sekitar 99 persen dan diharapkan memenuhi 22–25 persen kebutuhan BBM nasional setelah beroperasi penuh.

Tagihan tahun depan sudah dipatok lebih rendah

Pemerintah dan DPR menyepakati alokasi subsidi energi 2027 sebesar Rp261,50 triliun — hampir separuh dari patokan 2026. Angka itu turun Rp11,44 triliun dari usulan pemerintah dalam RAPBN 2027 sebesar Rp272,95 triliun. Harapannya, tekanan harga minyak mereda tahun depan. Tapi patokan itu tetap asumsi: bila ICP dan kurs kembali meleset seperti 2026, tagihannya bisa membengkak lagi lewat laporan semester.

Ada satu angka yang pemberitaannya tidak seragam: asumsi ICP dalam APBN 2026. Lima pemberitaan — termasuk Fortune Indonesia dan Validnews — menulis US$70 per barel, Topik.id menulis US$75, sementara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 26 Oktober menyebut US$90. Artikel ini memakai US$70, mengikuti mayoritas pemberitaan dari pernyataan Menkeu yang sama. Kementerian Keuangan belum mengklarifikasi perbedaan itu. Yang juga belum terjawab: berapa realisasi akhir subsidi energi 2026 — jawabannya baru ada setelah perhitungan akhir tahun selesai.