Cek Fakta: Poster Munaslub Golkar 29 November Hoaks, DPP Membantah

JAKARTA — Poster digital yang mengklaim Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar akan digelar Minggu, 29 November 2026, di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, adalah hoaks. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menegaskan tidak ada rencana Munaslub, dan nama Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang tercantum sebagai calon ketua umum di poster itu dicatut tanpa sepengetahuannya.

Poster itu memuat ajakan "Sukseskan Munaslub Partai Golkar" dan slogan "Selamatkan Partai Golkar dari Gank Solo". Foto Ahmad Doli ditampilkan sebagai tokoh sentral, dengan keterangan calon ketua umum. Poster tersebut beredar di media sosial dan grup WhatsApp sejak Rabu, 5 November 2026, dan salinannya sampai ke redaksi sejumlah media melalui pesan WhatsApp pada Jumat, 6 November 2026.

Yang tidak ada di poster itu sama pentingnya dengan yang ada: tidak ada penanggung jawab, tidak ada nama panitia, dan tidak ada surat resmi partai. Hingga Sabtu, 7 November 2026, identitas pembuat poster belum terungkap.

Sekjen Sarmuji: Hoaks Semata

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menanggapi poster itu saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 6 November 2026. Kepada Kompas ia menanggapi dengan santai, dan kepada detik pada Sabtu, 7 November 2026, ia menegaskan lebih lugas.

Hoaks semata,Muhammad Sarmuji, Sekretaris Jenderal Partai Golkar — dilansir detik

Sarmuji juga mengatakan sesuatu yang tidak bisa dikonfirmasi sebenarnya tidak perlu dihiraukan. Ia mengingatkan pola fitnah serupa pernah menyerang Bahlil pada 2024 lewat rumor palsu yang terbukti hoaks.

Doli: Nama Saya Dicatut, Saya Tidak Tahu-menahu

Ahmad Doli Kurnia Tanjung membantah lewat keterangan tertulis pada Sabtu, 7 November 2026. Ia menyatakan tidak ada kaitannya dengan penyebaran poster itu dan tidak tahu-menahu soal penyebaran isu tersebut.

Berkenaan dengan beredarnya flyer yang berisi isu adanya Munaslub yang akan digelar 29 November 2026, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ada kaitannya, bahkan tidak tahu menahu soal penyebaran isu tersebut,Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar — keterangan tertulis, 7 November 2026, dilansir Demokratis

Doli menegaskan urusan partai berjalan lewat mekanisme yang sudah diatur. Ia menyebut tata cara berorganisasi telah diatur seluruhnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan organisasi yang harus dipatuhi bersama, dan ia memahami struktur serta hierarki kewenangan dalam berpartai.

Hubungannya dengan Ketua Umum Bahlil Lahadalia, kata Doli, berjalan baik, harmonis, sinergis, produktif, dan saling menghormati, baik dalam mengelola partai maupun secara pribadi. Keduanya sudah berkoordinasi dan menyadari ada pihak yang berupaya memperkeruh suasana untuk mencari keuntungan politik.

Bahlil di Ambon: Abuleke Kelas Tinggi

Bahlil membantah rencana Munaslub saat melantik pengurus DPD I Partai Golkar Maluku di Ambon, Sabtu, 7 November 2026. Pernyataannya disiarkan melalui kanal YouTube Kabar Golkar. Ia menyebut selebaran itu hoaks dan isu murahan untuk mengguncang legitimasi Partai Golkar, serta menyinggung politik divide et impera atau pecah belah di internal partai.

Ada juga flyer hoaks-hoaks yang mau bikin macam-macam itu loh. Abuleke kelas tinggi lagi ini. Saya sudah tahu orang-orang itu,Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar — di Ambon, 7 November 2026, dilansir Langit7

Abuleke adalah kata dari bahasa Ambon yang berarti pembohong atau munafik. Bahlil juga mengaku sudah mengetahui kelompok yang menyebarkan isu tersebut. Pada kesempatan yang sama ia membantah tudingan keterlibatannya dalam dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan memberi waktu 3x24 jam kepada para penuduh untuk mengklarifikasi, atau ia menempuh proses hukum dan somasi.

Klaim Poster vs Statusnya

Kronologi Penyebaran Poster

• Rabu, 5 November 2026 — Poster digital Munaslub pertama kali muncul di media sosial, lalu menyebar ke grup-grup WhatsApp.
• Jumat, 6 November 2026 — Salinan poster sampai ke redaksi sejumlah media melalui pesan WhatsApp. Sarmuji menanggapi di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.
• Sabtu, 7 November 2026 — Doli membantah lewat keterangan tertulis. Sarmuji menegaskan "Hoaks semata" kepada detik. Bahlil membantah di Ambon saat pelantikan DPD I Partai Golkar Maluku.
• Sabtu, 7 November 2026 — Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Daniel Mutaqien Syafiuddin memastikan isu itu "100 persen hoax". Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Utara Michaela Elsiana Paruntu menyebutnya "1.000 persen hoaks". Ketua DPD Partai Golkar Maluku Umar Lessy menyebutnya perbuatan orang iseng.

Muncul di Tengah Isu Penyadapan

Poster itu muncul di tengah spekulasi soal dugaan keterlibatan Bahlil dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Spekulasi itu bermula dari pernyataan pengamat intelijen Sri Radjasa Chandra yang viral di media sosial. Tudingan itu masih berupa dugaan yang belum terbukti: Bahlil membantah, dan ia bukan tersangka dalam kasus tersebut.

Fakta yang sudah terverifikasi, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, pejabat negara, ketua umum partai politik, pengusaha, dan tokoh masyarakat pada 3-6 November 2026.

Doli menduga poster itu berasal dari kalangan internal partai. Ia memakai istilah "komprador" untuk pihak yang dinilainya berusaha mengganggu situasi dan mengambil keuntungan dari dinamika politik, tanpa menyebut nama mereka.

Saya sudah dapat mendeteksi pihak-pihak komprador tersebut, yang berasal dari dalam internal kami sendiri, dan saya mau sampaikan kepada kalian, jangan ganggu Golkar dengan agenda-agenda kerdil kalian,Ahmad Doli Kurnia Tanjung — dilansir Demokratis

Golkar meminta kader dan masyarakat tidak mudah percaya pada kabar yang beredar di media sosial tanpa sumber resmi. Munaslub adalah forum tertinggi partai di luar jadwal reguler yang lazimnya digelar untuk keputusan besar, termasuk pergantian ketua umum di tengah masa jabatan — bukan agenda yang bisa diumumkan lewat poster tanpa penanggung jawab.