Bahlil Bantah Terlibat Penyadapan Prabowo, Ancam Somasi 3x24 Jam

AMBON — Bahlil Lahadalia baru saja turun dari pesawat ketika grup-grup WhatsApp di ponselnya sudah lebih dulu bangun. Isinya sebuah cerita yang mengaitkan namanya dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sabtu, 7 November 2026, dari mimbar pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Maluku di Ambon, Ketua Umum Golkar itu menjawabnya: bantahan keras, pengakuan bahwa dirinya pun disadap, dan somasi 3x24 jam bagi siapa pun yang mencatut namanya.

Terkait proses penyadapan ke kepala negara dan beberapa pihak, kami meminta kepada kepolisian untuk mengusut tuntas hal tersebut. Berkaitan dengan hal itu, saya juga disadap.Bahlil Lahadalia, Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi — dilansir ANTARA, 7 November 2026

Bahlil menegaskan dirinya tidak tahu-menahu soal sosok ketua umum partai yang dimaksud dalam narasi yang beredar itu. Ia mengaku membaca sendiri tudingan tersebut pada Sabtu pagi, begitu bangun dari pesawat.

Tadi pagi saya baca grup-grup WhatsApp menyatakan hal itu mengarah ke saya. Itu tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar.Bahlil Lahadalia — dilansir ANTARA, 7 November 2026

Ia memberi tenggat bagi para penyebar tudingan itu untuk mengklarifikasi. Tenggat 3x24 jam itu terhitung sejak Sabtu, 7 November 2026, dan berakhir pada Selasa, 10 November 2026.

Saya minta kepada pihak yang menggulirkan isu itu, jangan asal bicara dan saya minta polisi usut tuntas. Kepada beberapa orang yang sudah mencatut nama saya, saya akan memberikan somasi 3x24 jam terhitung sejak hari ini. Kalau tidak mengklarifikasinya, saya akan melakukan proses hukum.Bahlil Lahadalia — dilansir ANTARA, 7 November 2026

Dari mana tudingan itu muncul

Narasi itu bermula dari pernyataan pengamat intelijen Sri Radjasa Chandra yang viral di media sosial. Ia mengklaim ada sosok ketua umum partai politik papan atas yang mengetahui atau terlibat dalam operasi pengawasan rahasia itu. Klaim tersebut lalu dikaitkan dengan keberadaan seorang ketua umum partai di kawasan Widya Chandra, Jakarta, beberapa jam sebelum Bareskrim Polri menangkap tersangka penyadapan. Statusnya tetap klaim: belum ada bukti terverifikasi yang mendukungnya, dan Bahlil membantahnya.

Bahlil sendiri menyebut cerita itu muncul begitu saja. Ia mengaku awalnya tidak terlalu memperhatikan, karena ketua umum partai jumlahnya banyak — sampai namanya sendiri yang ditunjuk.

Tiba-tiba ada satu cerita ngarang dari mana saya tidak tahu, yang mengatakan tiga jam sebelum para jenderal itu ditangkap, katanya ada ketua umum partai rapat dengan mereka. Awal-awalnya saya tidak terlalu ngeh, karena ketua partai kan banyak, tetapi begitu saya bangun tadi pagi dari pesawat lihat, kok ini sudah menuduhnya ke saya.Bahlil Lahadalia — dilansir Investor.id, 7 November 2026

Di mimbar yang sama, Bahlil meminta pihak yang menyebarkan narasi itu membuktikan ucapannya, dan meminta aparat keamanan membuka perkara itu seterang-terangnya.

Segera klarifikasi itu. Segera klarifikasi. Dan buktikan, saya minta kepada pihak aparat keamanan, untuk diusut tuntas, dibuka saja. Jangan fitnah terus yang dibangun. Diusut saja.Bahlil Lahadalia — dilansir Investor.id, 7 November 2026

Bahlil juga menyoroti seorang senior yang dinilainya kerap berbicara di siniar atau podcast tanpa bukti. Ia tidak menyebut nama orang itu, tetapi ancamannya sama: buktikan, atau ia somasi dan proses secara hukum.

Ada senior saya juga, senior saya yang merasa paling pintar bicara, sering pakai kacamata orangnya, di podcast. Saya bilang, kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan. Kalau tidak, saya akan somasi, saya akan proses secara hukum.Bahlil Lahadalia — dilansir Investor.id, 7 November 2026

Menurut Bahlil, tudingan tanpa dasar itu merusak dan sama berbahayanya dengan penyadapan itu sendiri.

Tuduhan-tuduhan ini sama kuatnya dengan melakukan penyadapan. Apa maksudnya memberikan berita-berita yang kurang bagus, membangun persepsi macam-macam. Ini menurut saya enggak sehat.Bahlil Lahadalia — dilansir Investor.id, 7 November 2026

Empat perwira tinggi sudah jadi tersangka

Perkara penyadapan yang menjadi latar tudingan itu sendiri sudah berjalan di Bareskrim Polri. Menurut laporan Kompas.com yang dikutip LensaHukum, penyidik telah menetapkan empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka: Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Kompas.com menyebut Listyo Sigit sebagai mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan, Ahrie Sonta sebagai Kadivkum Polri, dan Slamet Uliandi sebagai mantan Kadiv TIK Polri.

Kompas.com juga melaporkan penyidik menggunakan sejumlah ketentuan hukum: Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 20 huruf j KUHP.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Asep Safrudin memastikan penyidik tidak berhenti pada empat tersangka itu. Polisi memburu sosok di balik perintah penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Semua akan kita telusuri.Komjen Pol Asep Safrudin, Kepala Bareskrim Polri — dilansir OneNews, 7 November 2026

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan penyadapan ilegal tersebut, dipimpin langsung oleh Kabareskrim. Sementara itu anggota Komisi III DPR Abdullah mendesak pembentukan Panitia Khusus Penyadapan. Menurut OneNews, dugaan penyadapan itu menyasar Presiden Prabowo, pejabat tinggi negara, pengusaha, hingga tokoh LSM dan media sepanjang 2025–2026, dengan ribuan nomor telepon sebagai target.

Persoalan ini harus diungkap secara terang benderang, mulai dari aktor yang terlibat, jaringan yang bekerja hingga kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan.Abdullah, anggota Komisi III DPR — dilansir OneNews, 7 November 2026

Golkar: hoaks semata

Sehari sebelum Bahlil bicara, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji sudah menanggapi isu itu di Jakarta, Jumat, 6 November 2026. Ia menyatakan partainya tidak ingin mengonfirmasi informasi yang belum memiliki dasar pembuktian, dan menyebut kabar itu hoaks semata. Sarmuji juga mengingatkan pola fitnah serupa pernah menyerang Bahlil pada 2024 dan terbukti tidak benar.

Di hari yang sama, Jumat, 6 November 2026, sebuah flyer beredar lewat WhatsApp dan menambah panas suasana. Flyer itu menyerukan Munaslub Partai Golkar pada Minggu, 29 November 2026, di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, dengan foto Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai Calon Ketua Umum dan seruan “Selamatkan Partai Golkar dari Gank Solo”. Flyer itu tidak menyertakan penanggung jawab panitia maupun surat resmi partai, dan hingga Sabtu, 7 November 2026, identitas pembuatnya belum terungkap.

Doli membantah pada Sabtu, 7 November 2026, lewat keterangan tertulis. Ia menyatakan namanya dicatut tanpa sepengetahuan dan tanpa izinnya, dan menegaskan hubungannya dengan Bahlil tetap baik, harmonis, dan produktif.

Berkenaan dengan beredarnya flyer yang berisi isu adanya Munaslub yang akan digelar 29 November 2026, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ada kaitannya, bahkan tidak tahu menahu soal penyebaran isu tersebut.Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Wakil Ketua Umum Partai Golkar — dilansir SketsaKini, 7 November 2026

Klaim vs fakta

Kronologi singkat

• Jumat, 6 November 2026 — Flyer seruan Munaslub Golkar beredar lewat WhatsApp; Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji menyebut kabar itu hoaks semata.
• Sabtu, 7 November 2026, pagi — Bahlil membaca grup-grup WhatsApp begitu bangun dari pesawat dan mendapati tudingan penyadapan itu mengarah kepadanya.
• Sabtu, 7 November 2026, siang — Bahlil membantah di Ambon usai melantik pengurus DPD Partai Golkar Maluku, mengaku juga disadap, dan memberi somasi 3x24 jam.
• Sabtu, 7 November 2026 — Ahmad Doli Kurnia membantah kaitan dengan flyer Munaslub; Kabareskrim memastikan penyidikan penyadapan berlanjut.
• Selasa, 10 November 2026 — Tenggat somasi 3x24 jam berakhir; Bahlil mengancam proses hukum bila tidak ada klarifikasi.

Apa yang belum terjawab

Bahlil tidak menyebut nama siapa pun yang akan disomasi — hanya “beberapa orang yang sudah mencatut nama saya”. Belum jelas apakah somasi itu diarahkan kepada Sri Radjasa Chandra, kepada penyebar flyer Munaslub, atau kepada pihak lain. Penyidik juga belum mengumumkan apakah ada tersangka baru di luar empat perwira tinggi itu, dan sejauh mana dugaan keterlibatan sipil — yang disebut pengamat politik Muradi masih memerlukan pembuktian penyidik — akan dibuktikan.

Bahlil menutup keterangannya dengan pesan soal etika berdemokrasi. Ia meminta polisi mengecek siapa yang menggulirkan tudingan itu, dan mengingatkan agar kebebasan berpendapat tidak dipakai untuk menebar fitnah.

Kita ini negara demokrasi, tetapi juga demokrasi yang bermartabat. Jangan semua mengarah kepada fitnah, itu tidak bagus. Jadi polisi akan mengecek.Bahlil Lahadalia — dilansir ANTARA, 7 November 2026