Cek Porsi Haji Estimasi Keberangkatan di haji.go.id: Langkah Resmi Kemenhaj

JAKARTA — Cek porsi haji estimasi keberangkatan kini dilakukan lewat portal resmi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di haji.go.id, cukup dengan nomor porsi 10 digit, gratis dan tanpa login.

Pengelolaan haji tidak lagi berada di Kementerian Agama. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tertanggal 8 September 2025 mengalihkan tugas penyelenggaraan haji dan umrah ke Kemenhaj, dan laman lama haji.kemenag.go.id diarahkan ke portal baru tersebut.

Cek porsi haji estimasi keberangkatan di portal haji.go.id

Halaman yang dibuka adalah haji.go.id/estimasi-keberangkatan. Langkahnya ditulis dari halaman resmi Kemenhaj tersebut dan berlaku sama di ponsel maupun laptop:

• 1. Buka peramban, lalu masuk ke haji.go.id/estimasi-keberangkatan.
• 2. Pastikan tab yang aktif adalah “Estimasi Keberangkatan”.
• 3. Masukkan 10 digit nomor porsi pada kolom yang tersedia.
• 4. Selesaikan verifikasi captcha, centang kotak “I'm not a robot”.
• 5. Klik tombol “Cek Estimasi” dan tunggu hasilnya tampil.

Hasil pencarian menampilkan nama pendaftar, kabupaten/kota, provinsi, status pembayaran, dan estimasi tahun keberangkatan dalam tahun Masehi dan Hijriah. Portal yang sama menyediakan tab “Daftar Tunggu” untuk antrean per provinsi dan tab “Pelunasan” untuk status pembayaran.

Nomor porsi adalah nomor urut pendaftaran haji reguler yang diterbitkan setelah calon jemaah membayar setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp25 juta di Bank Penerima Setoran (BPS-BPIH). Berdasarkan Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2025, bukti pendaftaran itu disebut Surat Pendaftaran Haji (SPH) dan di situlah nomor porsi tercantum, selain pada bukti setoran awal dari bank.

Nomor porsi bukan NIK, bukan nomor rekening tabungan haji, dan bukan nomor validasi bank. Salah memasukkan satu angka saja membuat data tidak ditemukan, jadi cocokkan dulu angka yang diketik dengan yang tercetak di SPH.

Aplikasi resmi: Satu Haji, nama tokonya masih Haji Pintar

Kanal kedua adalah aplikasi Satu Haji, nama baru dari aplikasi Haji Pintar, yang diterbitkan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenhaj. Langkahnya: buka aplikasi, pilih menu “Estimasi Keberangkatan”, masukkan nomor porsi, lalu ketuk ikon kaca pembesar.

Nama di toko aplikasi belum ikut berganti. Di Google Play, aplikasi resmi itu saat ini masih tercantum dengan nama Haji Pintar, dengan pengembang Pusdatin Kementerian Haji dan Umrah RI dan jumlah unduhan lebih dari satu juta kali. Nama pengembang inilah penanda resminya, bukan judul atau ikon aplikasi.

Status aplikasi Pusaka milik Kementerian Agama ditulis bertentangan oleh sumber-sumber yang beredar. Panduan yang terbit pada November 2026 masih mencantumkan Pusaka sebagai kanal cek estimasi keberangkatan, lengkap dengan langkah menunya. Blog toko Hamidah menulis sebaliknya, bahwa cek lewat Pusaka sudah tidak dapat dilakukan sejak data layanan haji berpindah ke Satu Haji, mengutip penyelidikannya sendiri per 4 Mei 2026. Kemenhaj menempatkan Satu Haji sebagai aplikasi layanannya, dan portal haji.go.id tetap menjadi rujukan yang tidak diperdebatkan kedua pihak.

Masa tunggu diseragamkan sekitar 26 tahun, antrean faktual sekitar 14 tahun

Kemenhaj mengubah formula pembagian kuota provinsi menjadi berbasis proporsi daftar tunggu: kuota provinsi dihitung dari jumlah daftar tunggu provinsi itu dibagi total daftar tunggu nasional, dikalikan total kuota reguler nasional. Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha menyebut hasil penataan itu membuat waktu antrean rata di semua provinsi.

“Sehingga kami melakukan penataan, sehingga waktu antrean semuanya menjadi rata 26 tahun.” — Ichsan Marsha, Juru Bicara Kemenhaj, 21 Oktober 2026

Angka yang sama ditulis 26,4 tahun dalam keterangan Kepala Biro Humas Kemenhaj Hasan Afandi, yang menyebut pembulatan menjadi 27 tahun. Angka 26 tahun itu adalah masa tunggu administratif hasil penyeragaman, bukan masa tunggu yang dialami jemaah yang berangkat. Ichsan menyebut jemaah yang berangkat pada 2026 rata-rata telah menunggu sekitar 14 tahun, dan jemaah keberangkatan 2027 sekitar 14 hingga 15 tahun.

Sebelum penataan, masa tunggu berbeda jauh antardaerah. Keterangan transformasi Kemenhaj menyebut angka lama hingga 49 tahun, sedangkan paparan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di DPR menyebut hingga 47 tahun. Kedua angka itu sama-sama beredar dari keterangan resmi yang berbeda kesempatan.

Penataan antrean berjalan bersamaan dengan validasi data. Pada 28 September 2026, Dahnil menyatakan Kemenhaj telah memvalidasi 5,7 juta data jemaah dan menemukan sekitar 400 ribu data tidak valid. Data yang tidak valid ikut memengaruhi hitungan antrean, karena daftar tunggu menjadi dasar formula kuota baru.

Estimasi yang tampil dari nomor porsi bersifat dinamis. Hasil cek dapat bergeser karena perubahan kuota dari Arab Saudi, kebijakan prioritas jemaah lanjut usia, dan pembatalan pendaftar lain. Penambahan sederhana 26 tahun pada tahun pendaftaran menghasilkan angka sekitar 2052 untuk pendaftar 2026, tetapi itu hitungan kasar dari masa tunggu administratif, bukan jadwal resmi per jemaah; yang berlaku adalah hasil cek nomor porsi masing-masing.

Waspada aplikasi dan tautan palsu

Di toko aplikasi beredar aplikasi bernama mirip layanan resmi, termasuk yang memakai nama Kemenhaj, padahal pengembangnya perorangan dan halaman tokonya sendiri menyatakan bukan aplikasi resmi. Berkas APK yang dikirim lewat pesan WhatsApp juga bukan kanal resmi; aplikasi resmi hanya diunduh dari Google Play atau App Store dengan pengembang Pusdatin Kemenhaj.

Kantor Kemenhaj daerah mencatat modus yang lebih jauh dari sekadar aplikasi tiruan. Kemenhaj Kabupaten Mimika menerima 4 aduan penipuan berkedok pembaruan data jemaah, dengan 1 jemaah menjadi korban dan kerugian lebih dari Rp7 juta setelah datanya disalahgunakan hingga rekeningnya dibobol. Modusnya menghubungi jemaah mengatasnamakan pegawai Kemenhaj, meminta NIK dan foto KTP lewat WhatsApp, menjanjikan percepatan keberangkatan, dan mengarahkan pemasangan aplikasi dari sumber tidak resmi. Kemenhaj Kabupaten Bekasi menyatakan pihaknya belum memiliki call center resmi, sehingga telepon atau pesan yang mengatasnamakan call center Kemenhaj dipastikan penipuan.

Nomor porsi bersifat pribadi. Pengecekan resmi tidak memungut biaya, tidak meminta foto KTP lewat pesan, dan hanya berjalan di domain berakhiran .go.id atau aplikasi berpengembang Pusdatin Kemenhaj.

Calon jemaah yang kesulitan mengakses internet dapat mengecek langsung ke Kantor Kemenhaj kabupaten/kota tempat pendaftaran, dengan membawa SPH atau bukti setoran awal agar petugas mencocokkan data di sistem.

Untuk musim haji 1448 H/2027 M, daftar jemaah reguler yang berhak melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sudah diumumkan Kemenhaj dan dapat dicek pada tab “Berhak Lunas” di halaman yang sama. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj Ian Heriyawan menyatakan jemaah yang masuk daftar diminta menyiapkan pemeriksaan kesehatan untuk memenuhi syarat istithaah, disampaikan di Jakarta pada 27 Oktober 2026.