Women's March Jakarta 2026 Bawa Sembilan Tuntutan, Massa Sempat Saling Dorong dengan Polisi

JAKARTA — Barisan polisi sudah berdiri melintang di Jalan MH Thamrin ketika massa Women's March Jakarta 2026 bergerak dari Simpang Sarinah menuju Monumen Nasional, Sabtu (7/11/2026) pagi. Sekitar pukul 07.55 WIB, dorong-dorongan tak terhindarkan: peserta aksi berusaha melewati barikade, polisi menahan laju mereka.

Ketegangan itu berlangsung singkat. Peristiwa yang sama dicatat berlangsung sekitar pukul 07.55–07.58 WIB. Di tengah desakan, seorang orator dari atas mobil komando meminta tim advokasi dan pengacara maju untuk bernegosiasi dengan polisi.

Lurus, teman-teman. Teman-teman lawyer dan advokat minta tolong ke depan untuk bernegosiasi karena sudah memberikan informasi untuk kita lurus (ke Monas).Orator dari atas mobil komando, Sabtu (7/11) — dilansir KalderaNews

Setelah sempat tertahan, peserta aksi akhirnya melewati barisan polisi dan meneruskan perjalanan. Tujuan mereka: kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan. Di sanalah sembilan tuntutan Women's March Jakarta 2026 dibacakan perwakilan Aliansi Women's March Jakarta, di hadapan massa yang membawa poster dan spanduk.

Aksi tahun ini mengusung seruan "Negara Menindas, Kita Lawan!" Pesertanya datang dari berbagai kelompok: buruh perempuan, masyarakat adat, aktivis lingkungan, mahasiswa, hingga kelompok rentan lainnya. Women's March adalah gerakan tahunan yang diadaptasi secara global untuk menyuarakan kesetaraan gender, keadilan sosial, dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Sembilan tuntutan yang dibacakan di Patung Kuda

Sembilan tuntutan itu dirumuskan Aliansi Women's March Jakarta dan dibacakan di kawasan Patung Kuda. Isinya melampaui isu perempuan semata: ekonomi, kesehatan, ruang digital, militerisasi ruang sipil, Papua, hingga kebijakan publik.

Salah satu koordinator aksi, Vivi, mengatakan perjuangan itu berakar pada pengalaman sehari-hari: tubuh yang dikontrol, kehidupan yang dimiskinkan, ruang hidup yang dirampas, suara yang dibungkam, dan identitas yang dikriminalisasi.

Hak-hak perempuan khususnya memang selama ini harus kita perjuangkan oleh kita yang menolak dan diam ketika tubuh kita dikontrol, kehidupan kita dimiskinkan, ruang hidup kita dirampas, suara kita dibungkam, dan identitas kita dikriminalisasi.Vivi, Koordinator Aksi Women's March Jakarta 2026 — dilansir KalderaNews

RUU PPRT, RUU Masyarakat Adat, dan krisis femisida

Di antara sembilan tuntutan itu, dua rancangan undang-undang disebut berulang kali dalam orasi: RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dan RUU Masyarakat Adat. RUU PPRT sudah tertunda di parlemen selama lebih dari dua dekade, sementara jutaan pekerja rumah tangga tetap rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan tanpa kepastian hukum.

Peserta aksi juga menyoroti femisida — pembunuhan terhadap perempuan yang didasari alasan gender — yang mereka nilai sudah berada pada tahap krisis nasional dan membutuhkan penanganan darurat dari pemerintah. Seorang orator menyampaikannya langsung dari atas mobil komando.

Kami turun ke jalan secara damai untuk menyuarakan hak-hak dasar perempuan, pengesahan RUU PPRT, RUU Masyarakat Adat, serta menuntut perhatian serius atas krisis femisida yang terus terjadi. Sangat disayangkan akses kami menuju Patung Kuda justru dihalangi dan didorong mundur seperti ini.Orator aksi di atas mobil komando — dilansir investor.id

Perwakilan Aliansi Women's March Jakarta menutup pembacaan tuntutan dengan kalimat yang sama-sama dikutip media peliput: hak tidak pernah diberikan begitu saja.

Kami turun ke jalan karena hak tidak pernah diberikan begitu saja. Hak diperjuangkan oleh mereka yang menolak diam ketika tubuh dikontrol, kehidupan dimiskinkan, ruang hidup dirampas, suara dibungkam, dan identitas dikriminalisasi.Perwakilan Aliansi Women's March Jakarta — dilansir Cantika

Aksi ini disiapkan sejak Rabu

Long march hari Sabtu bukan aksi dadakan. Konferensi persnya digelar Rabu (4/11/2026) di gedung Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Jakarta Selatan, dihadiri berbagai lembaga swadaya masyarakat dan sukarelawan — dari Jakarta Feminist, Arus Pelangi, PKBI, Kolektif Buruh Perempuan, Satya Bumi, AJI, SAFEnet, hingga MBG Watch.

Direktur Jakarta Feminist Anindya Restuviani mengatakan aksi ini lahir dari keresahan yang semakin pelik, termasuk soal pajak pembalut dan menyempitnya ruang inklusif. Menurutnya, persoalan-persoalan itu tidak berdiri sendiri.

Bagi kami, ketidakadilan yang terjadi hari ini bukanlah kumpulan persoalan yang berdiri sendiri.Anindya Restuviani, Direktur Jakarta Feminist — dilansir BabeIndonesia

Soal pajak pembalut, Liska Fauziah dari PKBI memberi contoh konkret: harga pembalut yang semula Rp5.000 bisa melonjak hingga Rp20.000 di sebagian tempat, dan tarif pajak sampai 11 persen dinilai membebani perempuan — termasuk saat pembalut dibutuhkan sebagai bantuan bagi korban bencana. Peserta aksi menolak rencana pengenaan pajak atas produk menstruasi yang mereka nilai kebutuhan biologis, bukan barang gaya hidup.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga masuk sorotan sejak konferensi pers. Peneliti MBG Watch Mike Verawati menilai penerapan program itu timpang, antara lain soal pemerataan dan kepemilikan dapur, serta janji pelibatan perempuan yang belum terasa. Dalam orasi di lapangan, seorang peserta bernama Alya menyebut angka 50.000 korban keracunan MBG — angka itu disampaikan sebagai klaim orator, bukan angka resmi yang terverifikasi dalam sumber yang dibaca redaksi.

Kronologi Sabtu pagi

• ±06.30 WIB — Peserta berkumpul di kawasan Simpang Sarinah, Jalan MH Thamrin, lalu bergerak menuju Patung Kuda dan Medan Merdeka Selatan.
• 07.55–07.58 WIB — Massa yang bergerak dari arah Sarinah menuju Monas berhadapan dengan barikade polisi di Jalan MH Thamrin, tepatnya di persimpangan dengan Jalan Kebon Sirih. Terjadi aksi saling dorong; sebagian peserta terhimpit di antara desakan massa dan barisan aparat.
• Pagi hari — Tim advokasi maju bernegosiasi dari atas mobil komando. Massa akhirnya melewati barisan polisi dan melanjutkan long march.
• Siang hari — Massa menyampaikan aspirasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di depan gedung BSI Tower. Ruas jalan di depan gedung itu ditutup selama aksi berlangsung. Perwakilan Aliansi Women's March Jakarta membacakan sembilan tuntutan di kawasan Patung Kuda.

Yang belum terjawab

Dalam sumber-sumber yang dibaca redaksi, belum ada pernyataan resmi kepolisian soal alasan penghadangan di Jalan MH Thamrin. Polisi di lapangan mengarahkan massa untuk memutar arah atau mengikuti alur pengalihan jalur yang disiapkan, tetapi penjelasan resmi soal keputusan penutupan akses itu belum muncul dalam liputan yang sama.

Jumlah peserta aksi juga tidak disebut dalam sumber yang dibaca redaksi. Begitu pula tanggapan resmi pemerintah atas sembilan tuntutan tersebut — sampai artikel ini ditulis, belum ada respons pemerintah yang tercatat dalam sumber yang sama. Peserta aksi berharap pemerintah dan legislatif tidak lagi menutup mata terhadap persoalan struktural yang dihadapi perempuan, dan menjamin perlindungan hukum yang menyeluruh bagi seluruh perempuan di Indonesia.