Senin, 9 November 2026  |  Jakarta, Indonesia
mediasharing.web.id  |  Cari berita
Portal berita Indonesia — kabar yang sedang ramai dibicarakan, dirangkum dari sumber tepercaya.
Beranda » Nasional » Prabowo Terima 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Tito Karnavian Ikut Hadir
Nasional

Prabowo Terima 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Tito Karnavian Ikut Hadir

Bagikan:WhatsAppXFacebook
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato resmi
Foto arsip: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pertamanya sebagai Presiden RI. Foto: Kementerian Sekretariat Negara RI/Wikimedia Commons (domain publik)

HAMBALANG, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menerima sepuluh mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Minggu (8/11/2026). Pertemuan itu berlangsung lima hari setelah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal.

Biro Pers Istana menyebut pertemuan tersebut sebagai silaturahmi antara Presiden dan para tokoh yang pernah memimpin Polri. Menurut keterangan resmi itu, Prabowo dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang terjadi, tanpa merinci isu yang dibahas.

Presiden Prabowo menyambut kedatangan para tokoh tersebut dengan jabat tangan hangat saat memasuki ruang pertemuan,Keterangan resmi Istana, dilansir investor.id

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengiringi kedatangan rombongan itu. Dalam rekaman video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden, Suyudi memperkenalkan para mantan Kapolri satu per satu kepada Presiden sebelum mereka memasuki ruang pertemuan.

Kami bersama Kapolri pada masanya,Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, dilansir AFU.id

Prabowo menyambut Roesmanhadi lebih dulu. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memperkenalkan Kapolri periode 1998–2000 itu kepada Presiden. Roesmanhadi, yang kini berusia 80 tahun, menjawab sapaan Presiden sambil menggenggam erat jabat tangannya.

Mas, apa kabar mas?Sapaan Prabowo kepada Roesmanhadi, dilansir ketik.com

Sepuluh Nama dari 1998 sampai 2019

Kesepuluh mantan Kapolri yang hadir memimpin Polri dalam rentang 1998 hingga 2019. Yang termuda di antara mereka, Tito Karnavian, kini menjabat Menteri Dalam Negeri.

NamaPeriode Kapolri
Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi1998–2000
Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo4 Januari–22 September 2000
Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro2000–2001
Jenderal Pol (Purn) Da'i Bachtiar2001–2005
Jenderal Pol (Purn) Sutanto2005–2008
Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri2008–2010
Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo2010–2013
Jenderal Pol (Purn) Sutarman2013–2015
Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti2015–2016
Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian2016–2019

Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Sejumlah pejabat utama Mabes Polri juga hadir, antara lain Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat dan Kabareskrim Komjen Asep Safrudin.

Tito Karnavian: Dibantah Pagi, Muncul Malam

Kehadiran Tito menjadi sorotan tersendiri. Minggu pagi, Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyebut kabar penangkapan Tito Karnavian “tidak benar”. Menjelang malam, Tito justru muncul di Hambalang, duduk semeja dengan Presiden dan para mantan Kapolri lainnya.

Tito tidak termasuk dalam empat tersangka dugaan penyadapan ilegal yang sudah ditetapkan Bareskrim. Pernyataan langsung Tito soal kabar penangkapan yang beredar di media sosial belum ditemukan.

Dua Nama yang Tidak Hadir

Dari daftar Kapolri sejak 1998, dua nama terakhir tidak tampak dalam pertemuan itu. Jenderal (Purn) Idham Azis, Kapolri periode 2019–2021, tidak tercantum dalam daftar peserta. Istana belum menjelaskan alasan ketidakhadirannya. Prabowo melantik Idham sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian pada 7 November 2025.

Nama kedua adalah Listyo Sigit Prabowo, Kapolri periode 2021–2026. Bareskrim menetapkannya sebagai tersangka pada 3 November 2026, bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso. Ketiganya telah dipindahkan ke Rumah Tahanan Mako Brimob. Sehari setelah penetapan tersangka, Prabowo mencopot Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan yang baru diembannya sejak 1 Oktober 2026.

Latar: Dugaan Penyadapan dan Indikasi Makar

Menurut Bareskrim, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa mengikuti tata cara dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian. Nomor-nomor itu diduga dimasukkan secara sewenang-wenang ke server Lawful Interception Management System (LIMS). Sasarannya bukan hanya Presiden: pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.

Penyadapan itu diduga berlangsung pada 2025 hingga 2026, saat Listyo masih menjabat Kapolri. Pada Oktober 2026, para tersangka diduga berupaya menghilangkan jejak dengan memerintahkan penghapusan seluruh berkas hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS.

Tersangka keempat, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, ditetapkan pada 5 November 2026. Menurut Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigjen Suhermanto, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta harus mendapat izin Slamet sebelum melakukan penyadapan, dan Slamet menyetujui permintaan Ahrie Sonta untuk menghapus file hasil penyadapan pada awal Oktober 2026. Slamet belum ditahan karena masih dalam pemulihan pascastroke.

Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal dan mengarah ke makar,Kepala BIN Muhammad Herindra, Jumat (6/11/2026), dilansir investor.id
Kesimpulan sementara, belum kesimpulan final, bahwa terdapat tanda-tanda atau indikasi-indikasi yang mengarah ke tindakan makar,Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Rabu (4/11/2026), dilansir investor.id

Yusril menegaskan indikasi itu masih kesimpulan sementara dan belum menjadi hasil akhir penyidikan. Sejauh ini, penyidik belum mengungkap pihak yang diduga memerintahkan atau menerima manfaat dari penyadapan tersebut.

Yang Belum Terjawab

  • Isi pembicaraan Prabowo dengan para mantan Kapolri: Istana hanya merilis rekaman bagian awal pertemuan tanpa audio pembicaraan, dan tidak ada keterangan resmi yang mengaitkan pertemuan itu dengan perkara penyadapan.
  • Rumah tempat enam perwira diamankan: Mahfud MD sebelumnya mengaku mendengar enam perwira ditangkap di rumah seorang mantan Kapolri; nama pemilik rumah belum diumumkan secara resmi.
  • Jadwal DPR: menurut laporan beberapa media, Komisi III DPR dijadwalkan memanggil Kapolri pada 12 November.
  • Status Slamet Uliandi: tersangka keempat belum ditahan karena masih pemulihan pascastroke; belum ada keterangan kapan ia diperiksa lanjutan.

Rekaman pertemuan di Hambalang itu diunggah Sekretariat Presiden pada Minggu malam dan menjadi satu-satunya keterangan visual resmi soal pertemuan tersebut. Penyidikan dugaan penyadapan sendiri masih berjalan di Bareskrim.

Tanya-Jawab

Siapa saja 10 mantan Kapolri yang bertemu Prabowo di Hambalang?

Roesmanhadi (1998–2000), Roesdihardjo (2000), Suroyo Bimantoro (2000–2001), Da'i Bachtiar (2001–2005), Sutanto (2005–2008), Bambang Hendarso Danuri (2008–2010), Timur Pradopo (2010–2013), Sutarman (2013–2015), Badrodin Haiti (2015–2016), dan Tito Karnavian (2016–2019). Mereka datang diiringi Kapolri aktif Jenderal Suyudi Ario Seto.

Mengapa pertemuan di Hambalang menjadi sorotan?

Pertemuan itu berlangsung lima hari setelah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden. Istana menyebut agendanya silaturahmi dan tukar pandangan, tetapi isi pembicaraannya tidak dirinci.

Apakah Tito Karnavian tersangka kasus penyadapan?

Tidak. Bareskrim menetapkan empat tersangka: Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Tito tidak termasuk di dalamnya, dan Kabareskrim menyebut kabar penangkapannya “tidak benar” pada Minggu pagi, 8 November 2026.

Kapan Komisi III DPR memanggil Kapolri soal penyadapan?

Menurut laporan beberapa media, Komisi III DPR dijadwalkan memanggil Kapolri pada 12 November 2026. Jadwal resmi pemanggilan itu belum dikonfirmasi lewat keterangan resmi DPR.