Aksi Rakyat Bela Indonesia Digelar Hari Ini di Al-Azhar, Bawa Lima Tuntutan

Dan rakyat yang diwakili oleh Aksi Rakyat Bela Indonesia akan mengawal sampai ini terlaksana. Ini lima tuntutan kami, salam lima jari,Bachtiar Nasir, Ketua Organizing Committee Aksi Rakyat Bela Indonesia — konferensi pers di Al-Azhar, Jakarta, Sabtu 7 November 2026, dilansir ahadtimes.id

JAKARTA — Kalimat itu dibacakan Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) di hadapan wartawan, sehari sebelum massa turun ke jalan. Hari ini, Minggu (8/11/2026), gerakan Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) menggelar aksinya di Lapangan Hijau Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan — dimulai selepas salat Subuh, dengan acara puncak pukul 08.00–10.00 WIB. Aksi serupa digelar serentak di Bandung, dipusatkan di Masjid Al-Jabbar.

Panitia memperkirakan ribuan peserta dari Jabodetabek hadir di Al-Azhar. Perkiraan itu kini terkonfirmasi: ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat menghadiri aksi hari ini, menurut harnas.id — seperti dilaporkan pada bagian bawah artikel ini. Yang sudah pasti sejak Sabtu kemarin: lima tuntutan yang dibawa, dua polemik besar yang melatarinya, dan siapa saja tokoh yang menggagasnya.

Lima tuntutan yang dibacakan UBN

Dalam konferensi pers di Auditorium Universitas Al-Azhar Indonesia, Sabtu (7/11/2026), UBN membacakan lima tuntutan itu satu per satu. Tiga yang pertama berupa seruan persatuan; dua yang terakhir berupa tuntutan langsung kepada pemerintah.

Gerakan ini memakai simbol lima jari sebagai identitasnya. Wakil Ketua Umum MUI Pusat KH Muhammad Zaitun Rasmin menjelaskan simbol itu dipilih karena melampaui perbedaan kelompok dan organisasi — dan, dalam konteks kebangsaan, merujuk pada Pancasila.

Lima jari insyaallah tidak mengkotak-kotakkan kita. Sementara simbol-simbol lain itu bisa mengkotak-kotakkan kita. Lima jari jelas Pancasila,KH Muhammad Zaitun Rasmin, Wakil Ketua Umum MUI Pusat — Sabtu 7 November 2026, dilansir ahadtimes.id

UBN menegaskan aksi ini terbuka untuk semua elemen masyarakat, bukan hanya umat Islam. "Jadi bukan hanya terbatas kepada umat Islam, ini elemen rakyat yang kita ajak untuk bersatu dalam gerakan ini," kata UBN, dilansir ahadtimes.id. Ia juga berharap aksi serupa bisa digelar di daerah lain. "Saya berharap masyarakat bisa membuat aksi seperti besok demi berlangsungnya tatanan negara yang aman dan kuat dan bermartabat," ujarnya, dilansir ketik.com.

Dua polemik di balik tuntutan kelima

Tuntutan kelima adalah yang paling konkret — dan yang paling tajam. Ia merujuk pada dua polemik yang selama sepekan terakhir berjalan beriringan: polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan dugaan penyadapan terhadap Presiden serta sejumlah tokoh nasional.

Soal Gibran, Mahkamah Agung sudah memutus: surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum lewat putusan kasasi perkara 742 K/TUN/2026, yang diterbitkan melalui sistem e-Court pada Jumat (30/10/2026). Aksi hari ini mendesak putusan itu — bersama putusan MK yang berkaitan — dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah. UBN mengingatkan, pembiaran terhadap putusan lembaga peradilan akan memperpanjang persoalan.

MK dan MA ini lembaga negara yang sudah memutuskan secara tegas. Ini bukan cuma cacat secara hukum dan moral. Kalau putusannya tidak dijalankan oleh pemerintahan Prabowo, persoalannya akan semakin panjang,Bachtiar Nasir — Sabtu 7 November 2026, dilansir lombokini.com

Soal penyadapan, UBN mengaku dirinya termasuk salah satu pihak yang terdampak, dan mempertimbangkan menempuh jalur hukum. Menurut dia, dugaan penyadapan itu harus diusut menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya kepentingan politik di baliknya. Ia juga menegaskan dugaan itu belum tentu berkaitan dengan kepentingan Presiden Prabowo Subianto — justru ada kemungkinan kepentingan institusi tertentu yang perlu ditelusuri, demikian dilansir kbknews.id.

Yang kedua, tegas kami katakan bahwa pengkhianatan ketika penyadapan. Bagi saya ini adalah pengkhianatan. Terutama bukan cuma presiden urusannya ini, rupanya kami pun kena gitu,Bachtiar Nasir — Sabtu 7 November 2026, dilansir rakyatdaily.com

Dugaan penyadapan itu sendiri sudah berkembang menjadi perkara hukum dan politik tersendiri. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan ada indikasi yang mengarah ke makar, dan Presiden Prabowo sudah menandatangani keputusan presiden yang memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia — yang disebut-sebut dalam pusaran isu itu — membantah terlibat dan memberi somasi 3x24 jam kepada pihak yang menuduhnya.

Pasal 33 UUD 1945 yang dituntut dilaksanakan

Tuntutan keempat merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, pasal yang mengatur perekonomian nasional. Ayat (2)-nya menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3)-nya menyatakan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bagi gerakan ini, pasal itu menjadi dasar tuntutan melawan dominasi oligarki dan intervensi asing — dua hal yang juga disebut dalam tuntutan ketiga. Kiai Zaitun menyebut Indonesia menghadapi tantangan kebangsaan, termasuk pengaruh oligarki dan intervensi kepentingan asing yang dinilainya dapat melemahkan kedaulatan serta kepentingan nasional. "Ini semua tentu merendahkan bangsa kita dan tidak bisa dihadapi kecuali kita ada bersama, bersatu," ujarnya, dilansir ahadtimes.id.

Digagas 24 tokoh, konsolidasi dua hari

Aksi ini bukan muncul tiba-tiba. Menurut lombokini.com, sebanyak 24 tokoh nasional dari berbagai latar belakang organisasi Islam, akademisi, dan lembaga pendidikan menggagasnya. Konsolidasi pertama digelar Jumat (6/11/2026), dipimpin Ketua Pembina Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar Prof. Jimly Asshiddiqie, dan dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Ferry Juliantono dan KH Muhammad Zaitun Rasmin. Keesokan harinya, Sabtu (7/11/2026), konsolidasi dilanjutkan dengan konferensi pers di Auditorium Universitas Al-Azhar Indonesia — tempat lima tuntutan itu dibacakan.

Sejumlah nama lain yang tercatat dalam tim inisiator, menurut rilpolitik.com dan lombokini.com: KH Jeje Zaenudin, Erick Yusuf, Widodo Muktiyo, Azizan, Syafi'i Muta'ali, Fathurrahman Mahfud, Adian Husaini, dan Aris Susanto. Akun Instagram resmi gerakan ini, @aksirakyatbelaindonesia, pada Sabtu (7/11/2026) mengunggah video UBN yang mengumumkan langsung jadwal aksi — salat Subuh berjemaah, lalu acara puncak 08.00–10.00 WIB — dan menutupnya dengan seruan "Salam 5 Jari".

Jalannya aksi: ribuan massa, lima tuntutan dibacakan

Aksi hari ini dihadiri ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat di Lapangan Hijau Masjid Agung Al-Azhar, Ahad (8/11/2026), menurut harnas.id. Massa yang hadir melampaui perkiraan panitia yang sebelumnya menyebut ribuan peserta dari Jabodetabek — kini jumlah itu terkonfirmasi sebagai ribuan orang yang benar-benar turun ke jalan.

Dalam orasinya di hadapan massa, Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) membacakan lima tuntutan gerakan itu, menurut harnas.id. Sejumlah tokoh hadir di lokasi, antara lain Prof. Jimly Asshiddiqie, Hilman Latief (Bendahara Umum PP Muhammadiyah), Faisal bin Madhi (Al-Irsyad), Ferry Juliantono (Syarikat Islam), KH Muhammad Zaitun Rasmin (Wahdah Islamiyah), KH Fahmi Salim, dan Erick Yusuf.

Laksanakan hukum, sebab ini negara hukum,Bachtiar Nasir — orasi di Lapangan Hijau Masjid Agung Al-Azhar, Ahad 8 November 2026, dilansir harnas.id

Penyelenggara berencana menggelar aksi lanjutan pada Minggu, 15 November 2026, dengan massa yang lebih besar, sekaligus memperingati Hari Pahlawan, menurut suarkabar.id. Sementara itu, tanggapan Presiden Prabowo, Wapres Gibran, Istana, DPR/MPR, MK, maupun MA atas lima tuntutan itu belum diperoleh, menurut suarkabar.id.

Yang belum terjawab setelah aksi hari ini

Dua hal masih belum terjawab setelah aksi hari ini. Pertama, respons resmi pemerintah terhadap lima tuntutan itu — tanggapan Presiden Prabowo, Wapres Gibran, Istana, DPR/MPR, MK, maupun MA belum diperoleh, menurut suarkabar.id. Kedua, apakah tuntutan ini akan berlanjut ke jalur parlemen: DPR masih menjalani masa reses hingga 8 November 2026, dan pembahasan aspirasi serta usulan hak angket terkait polemik Gibran menunggu masa sidang berikutnya, menurut Kompas TV. Jumlah massa yang hadir kini sudah terjawab: ribuan orang menghadiri aksi di Lapangan Hijau Masjid Agung Al-Azhar, menurut harnas.id. Penyelenggara berencana menggelar aksi lanjutan Minggu, 15 November 2026, dengan massa lebih besar, sekaligus memperingati Hari Pahlawan, menurut suarkabar.id.

Satu hal perlu diluruskan. Sejumlah pemberitaan membingkai aksi ini sebagai aksi yang menuntut pemakzulan Gibran. Lima tuntutan resmi yang dibacakan UBN tidak menyebut pemakzulan. Ketika ditanya apakah tuntutan itu menyasar pencopotan jabatan wakil presiden, UBN menjawab arahnya "boleh jadi" berkembang ke sana, menurut sebagian masyarakat. Itu pernyataan tentang kemungkinan arah aspirasi — bukan salah satu dari lima tuntutan.

Boleh jadi arahnya seperti tuntutan sebagian masyarakat ya, dimakzulkan,Bachtiar Nasir — Sabtu 7 November 2026, dilansir rakyatdaily.com

Sehari sebelum aksi ini, Jakarta juga menjadi lokasi aksi lain: Women's March Jakarta 2026 turun ke jalan pada Sabtu (7/11/2026) dengan sembilan tuntutan, dan massa sempat saling dorong dengan polisi di kawasan Thamrin sebelum melanjutkan ke Patung Kuda. Dua aksi dalam dua hari berturut-turut — dengan tuntutan dan massa yang berbeda — menandai akhir pekan yang padat bagi Ibu Kota.

Jalannya aksi hari ini — ribuan massa hadir, lima tuntutan dibacakan dalam orasi, dan respons pemerintah yang belum diperoleh — menjadi penanda apakah lima tuntutan itu berhenti sebagai pernyataan sikap, atau berlanjut menjadi gerakan yang lebih panjang.