Yusril: Penyadapan Prabowo Mulai Mengarah ke Makar, Listyo Dicopot dari KSP

BANDA ACEH — Di Museum Tsunami Aceh, Rabu (4/11/2026), Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membacakan pasal-pasal makar di depan wartawan. Bukan untuk mengumumkan jeratan baru, melainkan untuk menjelaskan arah pendalaman penyidik: kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, kata dia, mulai menunjukkan tanda-tanda yang mengarah ke tindak pidana makar.

Mulai mengarah ke sana, ada indikasi ke arah makar, bukan membunuh, seperti berkeinginan untuk melumpuhkan agar Presiden tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan, itu yang sedang didalami penyidikYusril Ihza Mahendra, Menko Kumham Imipas — dilansir ANTARA via Validnews, 4 November 2026

Pernyataan itu penting justru karena berbalik dari ucapannya sendiri semalam sebelumnya. Selasa malam (3/11/2026), seusai Bareskrim mengumumkan tiga tersangka, Yusril menegaskan pasal makar belum dipakai dan belum ada indikasi ke arah sana.

Kami ingin memastikan bahwa sejauh ini pasal-pasal yang digunakan adalah pasal-pasal penyadapan sampai ITE dan sama sekali tidak digunakan pasal-pasal yang terkait dengan makar. Tidak ada indikasi ke arah sanaYusril Ihza Mahendra — konferensi pers Kemenko Kumham Imipas, 3 November 2026, dilansir Magdalene

Rabu siang, Yusril meluruskan sendiri maksud ucapan Selasa itu: yang belum digunakan hanyalah pasal-pasal makarnya, bukan berarti penyidik menyimpulkan bukan makar. Pengembangan perkara selama satu malam itu, menurut dia, mulai mengungkap motif dan tujuan penyadapan — dan dari situlah indikasi makar muncul. Ia menegaskan indikasi itu masih hasil pendalaman, bukan kesimpulan hukum yang berkekuatan tetap.

Pagi Harinya, Keppres Pemberhentian Sudah Ditandatangani

JAKARTA — Perkembangan kedua pada Rabu itu datang dari Istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Presiden Prabowo telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Pagi hari ini tadi Bapak Presiden telah mengambil keputusan dan telah menandatangani Keputusan Presiden berkenaan dengan pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Staf KepresidenanPrasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara — keterangan pers di Istana, Rabu 4 November 2026

Prasetyo menyebut pemberhentian itu sebagai konsekuensi logis: salah satu tersangka adalah Kepala Staf Kepresidenan. Untuk mengisi kekosongan, Presiden menunjuk Kepala Sekretariat Presiden Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai pelaksana tugas Kepala Staf Kepresidenan. Prasetyo juga menilai rangkaian dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal itu berpotensi mengarah pada perbuatan makar, karena membahayakan kepentingan negara serta keselamatan pimpinan negara. Urutan waktunya patut dicatat: sejumlah laporan Rabu pagi sempat mengutip Prasetyo dengan kalimat singkat bahwa Keppres sedang diproses, sebelum keterangan pers siangnya memastikan Keppres sudah ditandatangani pagi itu.

Perkara Induknya: Tiga Tersangka, Satu Sistem, Sejak 2025

Semua perkembangan Rabu itu bertumpu pada pengumuman Selasa malam di Mabes Polri. Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penyidik menetapkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH.

Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EHKomjen Asep Safrudin, Kabareskrim Polri — konferensi pers di Mabes Polri, 3 November 2026, dilansir Kompas TV

Ketiganya adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Listyo adalah mantan Kapolri yang pada 1 Oktober 2026 diberhentikan dari jabatan Kapolri dan dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan; jabatan Kapolri beralih ke Jenderal Suyudi Ario Seto. Ahrie menjabat Kepala Divisi Hukum Polri, sementara Eko adalah Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Satu perwira lain, Irjen Slamet Uliandi (SU), masih berstatus saksi.

Menurut Asep, para tersangka diduga memerintahkan sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi, lalu disadap tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi, dan tanpa kaitan dengan penyelidikan atau penyidikan yang sah. Dugaan itu berlangsung pada 2025 hingga 2026, saat Listyo masih menjabat Kapolri. Pada Oktober 2026, para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil penyadapan di sistem LIMS, yang disebut penyidik sebagai upaya menghilangkan jejak.

Terdapat beberapa nomor telepon yang dimasukkan ke server lawful interception management system (LIMS) tanpa melalui verifikasiKomjen Asep Safrudin — konferensi pers di Mabes Polri, 3 November 2026, dilansir Magdalene

Sasaran yang diduga disadap mencakup nomor telepon Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha. Polri belum merinci kapan masing-masing nomor mulai disadap maupun berapa lama penyadapan berlangsung. Perkara ini terungkap dari laporan seorang petugas yang mengetahui hal itu, yang dibuat pada 30 Oktober 2026. Penyidik telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli, serta menyita 11 telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk. Ketiga tersangka ditahan di Rutan Mabes Polri.

Pasal yang Sudah Dikenakan dan Pasal Makar yang Belum

Penetapan tersangka pada tahap awal, kata Yusril, didasarkan pada dua alat bukti permulaan yang cukup untuk dugaan penyadapan dan intersepsi elektronik. Pasal makar belum satu pun dikenakan. Artinya, kata makar yang ramai diberitakan Rabu itu merujuk pada arah pendalaman penyidik, bukan pada dakwaan yang sudah dijatuhkan. Status tersangka pun bukan putusan bersalah; pembuktiannya tetap menjadi kewenangan pengadilan.

Kronologi: Dari Laporan 30 Oktober ke Indikasi Makar

Reaksi: DPR Minta Aktor Intelektual Diungkap, YLBHI Ingatkan Warga Biasa

Di DPR, nada yang muncul Rabu itu seirama: jangan berhenti pada tiga nama. Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo menilai perkara ini tidak cukup dilihat sebagai pelanggaran KUHP dan UU ITE semata, karena menyadap kepala negara mengancam keamanan negara.

Kita serahkan ke penyidik menilai perbuatan pelaku apakah ini mengarah ke makar atau tidak, yang pasti perbuatan tersebut mengancam keamanan negara karena menyadap Presiden Prabowo sebagai Kepala NegaraRudianto Lallo, anggota Komisi III DPR RI (NasDem) — dilansir Gebrak.id, 4 November 2026

Rekan sekomisinya, I Wayan Sudirta dari PDI Perjuangan, mendesak pengusutan sampai ke aktor intelektual, bukan hanya pelaksana di lapangan, dan meminta Polri membentuk tim khusus dengan pengawas eksternal independen. Ia juga meminta BSSN dan lembaga terkait mengaudit infrastruktur komunikasi VVIP.

Hukum harus tajam ke atas, jangan hanya tajam ke bawah. Kami di Komisi III akan terus berdiri di belakang Kapolri selama langkah yang diambil berada di koridor kebenaran demi menjaga marwah institusi Polri dan keselamatan bangsaI Wayan Sudirta, anggota Komisi III DPR RI (PDI Perjuangan) — kepada Kompas.com, dilansir idmpos.net, 4 November 2026

Dari Komisi I, TB Hasanuddin mengingatkan penyadapan ilegal melanggar hak konstitusional warga — Pasal 28F UUD 1945 — dan mendesak investigasi menyeluruh atas motif dan tujuan, termasuk kemungkinan penerapan Pasal 191 KUHP. Ia menegaskan pasal makar tidak bisa disimpulkan hanya dari adanya dugaan penyadapan, melainkan harus dibuktikan unsur dan tujuannya.

Pada dasarnya, praktik penyadapan ilegal tanpa landasan hukum terhadap warga negara merupakan pelanggaran seriusTB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI (PDI Perjuangan) — dilansir Iconomics, 4 November 2026

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dalam siaran pers yang dikirim ke Magdalene pada 4 November 2026, mengecam dugaan penyadapan itu dan mengingatkan satu hal yang luput dari sorotan: bila terbukti, penyadapan tanpa dasar hukum terhadap warga biasa, jurnalis, pembela HAM, dan kelompok rentan adalah pelanggaran HAM yang harus diusut dengan kesungguhan yang sama seperti penyadapan terhadap Presiden. Anggota Wantimpres Bambang Soesatyo, di sisi lain, menekankan asas praduga tak bersalah — status tersangka belum berarti terbukti bersalah sebelum ada putusan pengadilan — dan mengusulkan audit menyeluruh atas keamanan komunikasi Presiden dan pejabat strategis.

Yang Belum Terjawab

Sejumlah hal masih terbuka. Pertama, motif dan tujuan penyadapan — Yusril sendiri mengakui penyidik masih mendalaminya, dan pemerintah belum mengetahui secara terperinci apa motifnya. Kedua, peran masing-masing tersangka dan apakah ada pihak lain yang memesan, memerintahkan, atau menerima hasil sadapan. Ketiga, apakah pasal makar akhirnya diterapkan, dan atas dasar bukti apa. Keempat, siapa saja sebenarnya yang nomornya disadap, termasuk apakah ada warga biasa di luar daftar tokoh yang disebut penyidik. Sampai jawaban-jawaban itu muncul dari penyidikan, kata makar dalam perkara ini tetap berstatus indikasi yang didalami — bukan vonis, bukan pula sekadar tuduhan liar, melainkan pernyataan resmi seorang menteri koordinator yang bisa diuji oleh perkembangan penyidikan berikutnya.