UMK Banten 2027: Belum Ditetapkan, Ini Tabel 8 Kabupaten/Kota dan Jadwal Resminya

SERANG — Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 untuk delapan daerah di Banten belum ditetapkan. Sampai Selasa (10/11/2026), belum ada Keputusan Gubernur Banten yang memuat angka 2027, dan tenggat resmi menurut peraturan pengupahan jatuh pada Rabu, 25 November 2026. Angka yang berlaku saat ini masih UMK 2026.

Tanggal 10 November sempat disebut-sebut sebagai tenggat UMK. Tanggal itu berasal dari jadwal yang disebut Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI): UMP ditetapkan 1 November, UMK dan upah minimum sektoral menyusul 10 November. Kenyataannya, tenggat 1 November untuk UMP sudah lewat tanpa pengumuman angka — pemerintah belum mengumumkan satu pun angka 2027 sampai Senin (9/11/2026), seperti diberitakan UMP 2027 Lewat Tenggat 1 November, Buruh Tuntut Naik 9,5 Persen.

Bunyi pasalnya berbeda dengan jadwal itu. Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan menyatakan upah minimum kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat pada tanggal 25 November tahun berjalan. Ayat berikutnya menambahkan, bila 25 November jatuh pada hari Minggu atau hari libur, penetapan dilakukan satu hari sesudahnya. Tahun ini 25 November jatuh pada hari Rabu, sehingga tidak ada pergeseran tanggal.

Peraturan yang sama juga mengatur upah minimum sektoral provinsi: ditetapkan paling lambat lima hari setelah UMP ditetapkan. Selama UMP 2027 belum keluar, kalender sektoral pun belum bisa berjalan.

Tabel: UMK Banten 2026 dan Simulasi 2027

Delapan angka 2026 di bawah ini berasal dari lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025, yang ditandatangani 24 Desember 2025 dan berlaku sejak 1 Januari 2026. Dua kolom terakhir bukan angka resmi: hasil hitung dengan skenario usulan KSPI dan Partai Buruh — kenaikan 7,5 persen dan 9,5 persen — memakai persentase yang sama untuk semua daerah. Angka resmi bisa berada di dalam maupun di luar rentang itu, karena formula pengupahan menghitung tiap daerah dari inflasi dan pertumbuhan ekonominya sendiri.

Bila skenario batas bawah dipakai, Cilegon tetap tertinggi di Rp5.880.166,78 dan Lebak tetap terendah di Rp3.579.761,42. Selisih keduanya Rp2.300.405,36 per bulan — melebar dari selisih 2026 sebesar Rp2.139.911,97, karena persentase yang sama diterapkan pada angka dasar yang berbeda. Pada skenario batas atas, Cilegon menyentuh Rp5.989.565,24, nyaris Rp6 juta. Sekali lagi: ini simulasi dari usulan buruh, bukan pengumuman pemerintah.

Formula Baru: UU 27/2026 dan KHL

Ada satu hal yang berubah sejak berita UMP kemarin terbit: Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Senin (9/11/2026), menyatakan rumus penghitungan UMP 2027 mengacu pada undang-undang baru. “Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, dilansir investor.id.

Aturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang diundangkan 28 Oktober 2026. Pasal 139 undang-undang itu menetapkan indeks tertentu pada rentang 0,5 hingga 1, dan ayat (4)-nya mengatur upah minimum ditetapkan berdasarkan nilai yang lebih tinggi antara hasil hitung rumus dan kebutuhan hidup layak (KHL) yang disepakati dewan pengupahan daerah. Survei KHL-nya dilakukan lembaga statistik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pernyataan itu belum menutup perdebatan acuan. Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker Dhatun Kuswandari, 21 Oktober 2026, menyampaikan penetapan upah minimum 2027 tetap mengacu pada PP 49/2025. Dalam PP itu, Pasal 26 merumuskan penyesuaian dari inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu atau alfa, dengan rentang alfa 0,5 sampai 0,9, dan KHL menjadi pertimbangan saat menentukan alfa, bukan masukan langsung dalam rumus. Aturan teknis pelaksana UU 27/2026 sendiri masih harus diterbitkan lewat peraturan pemerintah, sebagaimana diamanatkan Pasal 139 ayat (5). Yassierli belum menyebut persentase kenaikan. Ditanya apakah upah minimum Jakarta akan naik, ia menjawab, “Lihat nanti aja nanti.”

Tenggat pasal dan target pemerintah itu tidak sejajar. Tenggat UMK tertulis 25 November, tetapi evaluasi di tingkat kementerian ditargetkan baru rampung pada pekan terakhir November 2026, dan setelah itu pembahasan berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional serta dewan pengupahan daerah.

Di Banten: Depeko Menunggu, Buruh Bergerak

Di tingkat daerah, pembahasan belum bisa masuk ke angka. Rapat Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Tangerang Selatan sudah berjalan, tetapi pembahasan besaran kenaikan belum dapat dilakukan karena formula penetapan upah minimum terbaru belum diterbitkan.

Kita masih menunggu salinan keputusan dan nomor undang-undangnya. Setelah itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan menyampaikan regulasi atau aturan turunannya, terutama terkait formula penetapan upah minimum 2027,Maringan Halomoan Sihotang, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan — dilansir BantenEkspres, 27 Oktober 2026

Plt. Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Tangsel Muhammad Oji menambahkan, pemerintah daerah hanya berwenang mengusulkan besaran UMK kepada Gubernur Banten. “Kita dari kabupaten/kota hanya merekomendasikan kepada gubernur. Nanti Depeko akan membahas dan mengusulkan besaran kenaikan UMK Tangsel, kemudian gubernur yang menetapkan,” ujarnya. Setelah regulasi resmi diterbitkan, Depeko Tangsel akan menggelar rapat pleno untuk merumuskan rekomendasi itu.

Gambaran yang sama datang dari Kabupaten Serang. Kepala Disnakertrans Kabupaten Serang Diana A Utami mengatakan pihaknya masih menunggu aturan pusat, dan masih ada tiga kali rapat lagi — plena dan pleno dengan dewan pengupahan — sebelum ada hasil yang bisa disampaikan. Sebelum aturan resmi diterbitkan, besaran kenaikan maupun nominal UMK Kabupaten Serang 2027 belum dapat dipastikan.

Dari sisi buruh, gerakan sudah berjalan. Aliansi KSPI Provinsi Banten — Serikat Pekerja Nasional (SPN), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan FSPKEP — menggelar aksi pada Kamis, 5 November 2026, dengan dua tuntutan: UMP 2027 sebesar 100 persen KHL untuk daerah yang UMP-nya belum mencapai 100 persen KHL, dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) minimal 5 persen di atas UMP 2027. Aspirasi massa aksi diterima langsung Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Septo Kalnadi.

Aliansi Serikat Pekerja-Buruh Kabupaten Serang menggelar rapat koordinasi lanjutan pada 6 November 2026 dan menyiapkan aksi unjuk rasa pada Rabu, 11 November 2026 — besok — untuk menuntut hasil kajian KHL diperhitungkan dalam penetapan UMK 2027. Survei KHL yang mereka lakukan bersama sembilan federasi di tiga pasar wilayah Kabupaten Serang menemukan daftar kebutuhan hidup layak yang awalnya 64 item dapat diperbarui menjadi 270 item kebutuhan nyata pekerja, dikelompokkan untuk pekerja lajang (K0) hingga keluarga (K3).

Kami menyadari penetapan upah tidak lepas dari dinamika politik daerah, namun kepentingan utama kami adalah kesejahteraan seluruh pekerja di Kabupaten Serang. Hasil survei dan kajian yang telah kami susun adalah gambaran kebutuhan nyata pekerja, dan kami akan terus memperjuangkannya. Apa pun bentuk jalur perjuangan nanti, kebersamaan kita tidak boleh goyah,Koordinator Aliansi Serikat Pekerja-Buruh Kabupaten Serang — dilansir Topik1, 6 November 2026

Batas waktu perkiraan penyampaian usulan UMK, menurut aliansi itu, jatuh sekitar 20 November 2026 — lima hari sebelum tenggat yang tertulis di pasal.

Untuk Siapa UMK Berlaku

UMK adalah upah bulanan terendah yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih digaji berdasarkan struktur dan skala upah perusahaan, yang nilainya berada di atas UMK. Ketentuan ini ditegaskan PP 49/2025.

UMP Banten 2026 sebesar Rp3.100.881,40 — ditetapkan lewat Keputusan Gubernur Nomor 701 Tahun 2025 — berfungsi sebagai lantai provinsi. Karena seluruh daerah di Banten menetapkan UMK di atas UMP, tidak ada pekerja di delapan daerah itu yang standarnya berhenti di angka UMP. Di atas UMK masih ada lapisan sektoral: di Cilegon, UMSK 2026 dibagi tiga sektor, tertinggi Sektor I Rp5.606.670,54, ditetapkan lewat Keputusan Gubernur Nomor 704 Tahun 2025.

Halaman ini diperbarui begitu Keputusan Gubernur Banten tentang UMK 2027 terbit. Sampai saat itu, angka yang mengikat slip gaji pekerja Banten adalah UMK 2026 — dan angka 2027 yang beredar tanpa nomor keputusan gubernur berstatus simulasi atau usulan.