Cara Cek Pajak Kendaraan Online Banten, Pemutihan Diperpanjang hingga 31 Desember 2026

SERANG — Pemilik kendaraan bermotor di Banten mendapat tambahan waktu melunasi tunggakan pajak tanpa denda. Program pemutihan yang semula berakhir 31 Oktober 2026 diperpanjang hingga 31 Desember 2026, dan tagihan beserta tanggal jatuh temponya bisa dicek dari ponsel lewat empat kanal resmi.

Pengecekan itu hanya butuh nomor polisi dan lima digit terakhir nomor rangka, yang tercetak di STNK dan BPKB. Hasilnya menampilkan tanggal jatuh tempo serta rincian PKB, opsen, SWDKLLJ, dan denda bila ada — angka yang sama dengan yang tercetak pada lembar pengesahan STNK.

Empat Kanal Resmi untuk Cek Pajak Banten

Kanal pertama adalah situs Bapenda Banten di infopkb.bantenprov.go.id. Buka situs itu dari peramban ponsel atau laptop, isi nomor polisi kendaraan sesuai format yang diminta, dan sistem menampilkan data kendaraan beserta jumlah pajak yang harus dibayar. Kanal ini tidak butuh instalasi aplikasi apa pun.

Kanal kedua adalah aplikasi SAMBAT, singkatan dari Samsat Banten Hebat, yang dikembangkan Bapenda Provinsi Banten. Unduh aplikasinya dari toko aplikasi resmi, buka menu Info PKB, masukkan nomor polisi, lalu tekan Cari. Informasi kendaraan muncul lengkap dengan nominal pajak dan rinciannya. Beberapa halaman di internet menulis nama aplikasi ini "Sambant", tetapi ejaan yang dipakai Bapenda adalah SAMBAT.

Kanal ketiga adalah Samsat Ceria, aplikasi terbaru Bapenda Banten yang diluncurkan 31 Maret 2026. Peluncurannya dilakukan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi bersama Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin dan Kepala Bapenda Banten Berly Rizki Natakusuma di Aston Hotel Serang.

Alhamdulillah, hari ini kita meluncurkan aplikasi Samsat Ceria yang memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Ini bentuk upaya kami memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wajib pajak,Deden Apriandhi, Sekretaris Daerah Provinsi Banten — saat peluncuran, dilansir bantenprov.go.id

Lewat Samsat Ceria, pengguna bisa mengelola data kendaraan pribadi maupun keluarga, menjalani verifikasi identitas secara digital, membayar pajak secara online, dan melihat riwayat transaksi. Dokumen digital yang tersedia meliputi E-TBPKP, E-Pengesahan, dan E-KD. Bedanya dengan SIGNAL, Samsat Ceria memungkinkan pajak dibayarkan pihak lain selama data dan dokumen kendaraan sudah terverifikasi di aplikasi — SIGNAL hanya bisa dipakai pemilik kendaraan secara langsung.

Kanal keempat adalah SIGNAL, Samsat Digital Nasional dari Korlantas Polri. Registrasinya lebih panjang karena aplikasi ini sekaligus dipakai untuk membayar dan mengesahkan STNK tahunan: isi NIK, nama sesuai e-KTP, alamat email, dan nomor ponsel, lalu unggah foto e-KTP, jalani verifikasi biometrik wajah lewat swafoto, dan verifikasi kode OTP serta email. Setelah akun aktif, tambahkan kendaraan lewat menu Tambah Data Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) dan lima digit terakhir nomor rangka, lalu periksa Surat Ketetapan Kewajiban pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang tercantum.

Pemutihan Diperpanjang sampai 31 Desember 2026

Program keringanan ini semula berlangsung 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Perpanjangan hingga 31 Desember 2026 disampaikan lewat laman Samsat Digital, seperti dikutip Bloomberg Technoz pada 7 November 2026, dan lewat akun Instagram resmi Bapenda Banten @Bapenda.Banten pada 4 November 2026, seperti dikutip BSI News.

Ada dua bentuk keringanan. Pertama, pembebasan sanksi denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Kedua, potongan 5 persen bagi pemilik kendaraan yang membayar pajak sebelum jatuh tempo. Pembebasan denda berlaku otomatis lewat sistem, sehingga masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan khusus — pemilik kendaraan yang menunggak cukup membayar pokok pajak sesuai kewajibannya.

Dalam unggahan yang sama, Bapenda Banten juga menyebut ada hadiah utama berupa motor dan umroh bagi wajib pajak. Iuran pokok SWDKLLJ tahun berjalan tetap dibayar; yang dihapus adalah dendanya.

Membaca Hasil Cek: PKB, Opsen, dan SWDKLLJ

Tagihan tahunan terdiri dari PKB provinsi, opsen PKB untuk kabupaten atau kota, SWDKLLJ, dan denda bila terlambat. Opsen sebesar 66 persen dari PKB terutang berlaku sejak 5 Januari 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Contoh hitung dengan asumsi dasar pengenaan motor pertama Rp15.000.000: PKB sebesar 1,2 persen dikali Rp15.000.000 sama dengan Rp180.000, opsen sebesar 66 persen dikali Rp180.000 sama dengan Rp118.800, sehingga jumlah sebelum SWDKLLJ adalah Rp298.800. Angka asli tentu mengikuti NJKB dan bobot kendaraan masing-masing.

Yang Tidak Bisa Diurus Online

Perpanjangan STNK lima tahunan sekaligus penggantian tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) wajib dilakukan di Samsat dengan cek fisik kendaraan yang gratis. Biaya negara (PNBP) untuk STNK sebesar Rp100.000 untuk roda dua dan tiga serta Rp200.000 untuk roda empat; TNKB Rp60.000 dan Rp100.000. Angka itu belum termasuk PKB dan SWDKLLJ. Dokumen yang disiapkan: STNK, BPKB, KTP asli, dan hasil cek fisik.

Samsat keliling hanya melayani pengesahan tahunan. Pemilik kendaraan yang STNK-nya masuk tahun kelima, ganti plat, balik nama, atau terblokir tetap harus datang ke kantor Samsat.

Soal plat B di Tangerang Raya, pajak mengikuti daerah penerbit STNK, bukan huruf platnya. Kota Tangerang dan Tangerang Selatan umumnya memakai plat B karena masuk kawasan Jabodetabek, walau administrasinya Provinsi Banten. Bila STNK diterbitkan Samsat di Banten, pajaknya masuk ke Banten; bila diterbitkan di Jakarta, pajaknya ke Jakarta.

Kendaraan yang tidak diregistrasi ulang minimal dua tahun setelah masa berlaku STNK habis dapat dihapus registrasinya, sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 ayat 2 huruf b dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021, setelah tiga kali peringatan. Kendaraan yang sudah dihapus tidak sah dioperasikan.

SMS, WhatsApp, dan Kanal yang Perlu Diwaspadai

Di luar aplikasi dan situs, Bapenda Banten juga pernah menyediakan cek pajak lewat SMS: ketik esamsat, spasi, nomor polisi, spasi, NIK, lalu kirim ke 0811-211-9211. Layanan informasi lewat WhatsApp juga pernah diumumkan akhir 2023 dengan format INFOPKB spasi nomor polisi ke 081110002230 atau 087777252535. Nomor layanan dapat berubah, jadi periksa situs resmi Bapenda sebelum memakai kanal-kanal ini.

Kanal yang aman beralamat .go.id atau berasal dari aplikasi resmi Polri dan Bapenda. Kanal itu tidak meminta kata sandi bank dan tidak meminta kode OTP dibagikan. Jangan membayar lewat tautan yang menawarkan potongan besar, jangan mentransfer ke rekening pribadi, dan jangan membagikan foto STNK utuh ke pihak yang tidak jelas karena memuat data pribadi. Bila hasil cek tidak ditemukan, periksa dulu huruf dan angka yang diketik, lalu coba ulang beberapa saat kemudian; bila tetap gagal, data kendaraan perlu dicek langsung ke Samsat.

Pemutihan berakhir 31 Desember 2026. Setelah tanggal itu, denda keterlambatan kembali berlaku sesuai ketentuan, dan nominalnya tertera pada hasil cek kanal resmi.