Biaya Balik Nama Mobil Bekas 2026: BBNKB Rp0, Sisanya Rp818 Ribu Plus Pajak

SERANG — Sejak 5 Januari 2025, bea balik nama untuk mobil bekas resmi Rp0 di seluruh Indonesia, termasuk Banten. Yang tetap dibayar pembeli: Rp818.000 untuk penerbitan dokumen dan iuran kecelakaan, ditambah pajak tahunan beserta opsennya. Aturannya berlaku untuk semua mobil bekas, bukan hanya yang dibeli tahun ini.

Dasarnya ada di Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD): objek BBNKB hanyalah penyerahan pertama atas kendaraan bermotor, yaitu kendaraan baru dari dealer. Penjelasannya tegas: “BBNKB hanya dikenakan atas penyerahan pertama Kendaraan Bermotor, sedangkan untuk penyerahan kedua dan seterusnya atas Kendaraan Bermotor tersebut (kendaraan bekas) bukan merupakan objek BBNKB.” Di Banten, aturan yang sama tertulis di Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024: “Objek BBNKB merupakan penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.”

Tanggal berlakunya kerap ditulis keliru. Sejumlah halaman menulis penghapusan BBNKB berlaku “mulai 2026”. Yang benar: aturan ini berlaku sejak 5 Januari 2025, bersamaan dengan berlakunya ketentuan PKB dan BBNKB dalam Perda Banten 1/2024. Pembeli mobil bekas pada 2025 pun sudah tidak membayar BBNKB.

“Daripada kesulitan melengkapi berkas KTP pemilik kendaraan sebelumnya, masyarakat bisa melakukan balik nama dengan gratis, karena BBNKB hanya berlaku untuk penyerahan kendaraan pertama kali,” ujar Danang Wicaksono, Kepala Bidang PKB Bapenda Jawa Tengah, kepada Kompas.com.

Rincian Biaya Balik Nama Mobil Bekas 2026

Tanpa BBNKB, yang dibayar tinggal dua kelompok: pajak daerah (PKB beserta opsen) dan biaya dokumen ke negara (PNBP Polri) dari PP 76/2020, ditambah iuran wajib kecelakaan. Tabel di bawah ini memakai tarif resmi; PKB adalah satu-satunya komponen yang berubah menurut mobilnya.

Total biaya tetap Rp818.000 itu berlaku bila masa pajak mobil masih berjalan. Bila masa pajak di STNK masih berlaku, PKB tahun itu tidak ditagih lagi ke pemilik baru. Bila sudah habis, pemilik baru langsung membayar PKB dan SWDKLLJ tahun berikutnya — dan bila ada tunggakan dari pemilik lama, tunggakan pokok beserta dendanya ikut dilunasi dalam proses yang sama. Cek fisik kendaraan gratis; di sebagian Samsat ada biaya pendaftaran sekitar Rp25.000–Rp50.000, yang bukan tarif dalam PP 76/2020.

Contoh Hitung: Avanza Bekas di Banten

Hitungan di bawah ini memakai asumsi yang dinyatakan terbuka, supaya pembaca bisa mengganti angkanya dengan mobil sendiri. Mobilnya Avanza bekas dengan NJKB Rp150.000.000 — angka ilustrasi, nilai aslinya mengikuti tabel resmi. Bobot minibus 1,050 mengikuti Permendagri 11/2026, seperti dikutip JawaraPajak, sehingga dasar pengenaannya Rp157.500.000. Tarif PKB Banten untuk kepemilikan pertama 1,2 persen menurut Perda Banten 1/2024, sehingga PKB-nya Rp1.890.000 dan opsen 66 persennya Rp1.247.400.

Sebagai pembanding, bila mobil dengan NJKB yang sama dibeli baru dari dealer, BBNKB-nya 12 persen dari NJKB — Rp18.000.000, belum termasuk opsen BBNKB — menurut Perda Banten 1/2024. Biaya sebesar itu tidak muncul sama sekali saat balik nama mobil bekas. Perlu dicatat, tarif PKB naik untuk kepemilikan kedua dan seterusnya: 1,4 persen, 1,7 persen, 2,1 persen, sampai 2,4 persen untuk kendaraan kelima, sehingga contoh di atas hanya berlaku bila Avanza itu mobil pertama atas nama pembeli.

KTP Pemilik Lama Tidak Diperlukan

Satu syarat yang masih sering ditulis keliru adalah KTP pemilik lama. Halaman dealer Astra Daihatsu, misalnya, masih mencantumkan “KTP pemilik kendaraan lama asli dan fotokopi” dalam daftar syarat balik nama mobil bekas. Yang benar: dokumen identitas yang diminta hanyalah KTP pemilik baru. Perkapolri 7/2021 Pasal 10 ayat (6) huruf a menyebut KTP pemilik baru sebagai tanda bukti identitas, Perkapolri 7/2021 Pasal 10 ayat (6) huruf a menyebut KTP pemilik baru sebagai tanda bukti identitas. Cukup dengan melampirkan KTP kita sebagai pemilik baru kendaraan tersebut.”

Syarat Dokumen yang Dibawa

• e-KTP asli pemilik baru beserta fotokopinya — KTP pemilik lama tidak diperlukan
• STNK asli mobil yang dibeli, beserta fotokopinya
• BPKB asli mobil tersebut, beserta fotokopinya
• Kuitansi jual beli bermeterai Rp10.000 yang ditandatangani penjual dan pembeli
• SKKP atau notis pajak kendaraan (bukti pelunasan pajak tahun terakhir)
• Mobilnya sendiri, untuk cek fisik (gesek nomor rangka dan nomor mesin)
• Surat pelepasan hak, bila kepemilikan sebelumnya berbadan hukum seperti PT

Alur Mengurusnya di Samsat

Balik nama hanya bisa diproses di kantor Samsat induk sesuai wilayah registrasi kendaraan, karena ada tahap cek fisik yang tidak tersedia di layanan keliling. Alurnya berurutan: daftarkan kendaraan di loket cek fisik, lalu daftar di loket BBN 2 dengan mengisi formulir yang disediakan. Berkas kemudian diverifikasi dan didaftarkan ulang di bagian Tata Usaha Polri, sebelum kembali ke loket BBN 2 untuk menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan membayar di loket pembayaran. STNK baru atas nama pembeli biasanya diterima lebih dulu, BPKB menyusul — simpan tanda terimanya. Bila mobil berasal dari daerah lain, urus dulu cabut berkas atau mutasi keluar di Samsat asal — PNBP surat mutasinya Rp250.000 untuk roda empat — baru masuk ke Samsat tujuan sesuai domisili KTP pembeli.

Layanan seperti Samsat keliling memang praktis untuk pengesahan pajak tahunan, tetapi tidak melayani balik nama. Aplikasi SIGNAL dari Korlantas Polri juga hanya mengurus perpanjangan tahunan; penerbitan STNK dan BPKB baru atas nama pemilik baru tetap mensyaratkan kehadiran di Samsat.

Sebelum Beli: Cek Dulu Pajaknya

Satu kebiasaan yang menghemat uang: sebelum transaksi disepakati, cek status pajak mobilnya lewat kanal resmi Bapenda Banten — situs infopkb.bantenprov.go.id, aplikasi SAMBAT, atau SIGNAL — dengan nomor polisi dan lima digit akhir nomor rangka. Tunggakan bertahun-tahun dari pemilik lama menjadi beban yang harus dilunasi saat balik nama, jadi pastikan sejak awal siapa yang menanggungnya. Kabar baiknya, program pemutihan pajak kendaraan Banten diperpanjang hingga 31 Desember 2026, sehingga denda keterlambatan bisa dihapus bila mobilnya menunggak.

Ada satu hal yang sering luput dari penjual. Selama STNK belum dibalik nama, mobil itu tetap dihitung atas nama dan NIK penjual, sehingga bila penjual membeli mobil lagi, mobil barunya bisa dihitung sebagai kendaraan kedua dan kena tarif progresif yang lebih tinggi. Penjual bisa meminta blokir data STNK karena sudah menjual kendaraannya, dengan melampirkan bukti pemindahtanganan kepemilikan (Perkapolri 7/2021 Pasal 87 ayat 6). Blokir itu mencegah pengesahan dan perpanjangan STNK, dan pengesahan baru lancar setelah balik nama selesai.