Cek Fakta: Klaim Dana Rp50 Triliun untuk Influencer yang Suarakan Karhutla — Menyesatkan

JAKARTA — Rumor soal dana Rp50 triliun untuk influencer yang menyuarakan isu sosial, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dan kebijakan pemerintah yang kurang bagus ramai diperbincangkan di Threads. Vonis MediaSharing: MENYESATKAN. Tidak ada program, lembaga, atau kanal pendaftaran untuk dana semacam itu. Angka Rp50 triliun itu berasal dari klaim Gema Goeyardi — yang artinya justru dibalik.

Rumor itu mencuat lewat unggahan kreator Windah Basudara di Threads pada 8 November 2026. “Guys katanya ada dana 50 trilliun buat influencer yang menyuarakan issue social, karhutla, dan juga kebijakan pemerintah yang kurang bagus. Seriusan dimana itu ada? Mau ikutan claim dong gw,” tulis Windah. Sampai Rabu pagi, unggahan dari akun terverifikasi itu disukai lebih dari 41 ribu kali.

Nada unggahan itu bukan pernyataan. Windah menulisnya sebagai kabar burung — “katanya” — dan menutupnya dengan candaan mau ikut mengklaim. Sebagian komentar di bawahnya justru menanggapi serius dan menanyakan tautan pendaftaran dana itu.

Dari mana angka Rp50 triliun itu berasal

Angka Rp50 triliun berasal dari pendiri Astronacci, Gema Goeyardi. Ia pertama kali menyebutnya lewat unggahan Instagram, Kamis (5/11/2026), lalu memaparkannya dalam tayangan Mata Rakyat di kanal YouTube Astronacci, Sabtu (7/11/2026).

Ia mempertanyakan siapa sebenarnya pihak yang memerintahkan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Menurutnya, perbuatan itu sepenuhnya merupakan makar. Ia mengklaim, apabila Presiden lengser, penggantinya sudah disiapkan. Ia menyebut uang muka untuk penyadapan dan seluruh konspirasi itu Rp25 triliun, dengan total anggaran sekitar Rp50 triliun hingga Rp60 triliun,Gema Goeyardi, pendiri Astronacci — dalam tayangan Mata Rakyat, 7 November 2026, dilansir Tabloid Nusantara

Dalam paparan yang sama, Gema menyebut dana itu dipakai untuk tiga hal: membiayai penyadapan agar rencana pemerintah bisa disabotase sebelum dijalankan, menghancurkan grand design ekonomi pemerintah yang ia sebut Probonomics, dan membiayai perang kognitif. Tahap ketiga dari skenario yang ia gambarkan adalah adu domba dan propaganda lewat influencer, mahasiswa, media, dan pihak lain.

Lalu alatnya apa? Mereka membayar oknum artis, influencer, mahasiswa, ekonom, akademisi, social media user,Gema Goeyardi — dalam unggahan Instagram, 5 November 2026, dilansir Beritaprioritas

Yang jarang ikut dikutip adalah catatan Gema sendiri. Ia memberi disclaimer bahwa angka Rp25 triliun dan dugaan keterlibatan jaringan mafia itu merupakan analisis konspirasi serta informasi yang ia terima dan masih harus dibuktikan lewat penyelidikan.

Klaim vs Status

Pembalikan arti yang membuat rumor ini menyebar

Di tangan rumor, arah klaim Gema berbalik. Gema menuding dana itu dipakai untuk membayar influencer agar menyebarkan narasi negatif terhadap pemerintah. Rumor yang beredar justru menyebut dana itu tersedia bagi influencer yang mengkritik pemerintah dan menyuarakan karhutla — lengkap dengan anggapan dana itu bisa diklaim.

Tidak ada satu pun kanal resmi yang mengumumkan program semacam itu. Tidak ada lembaga yang ditunjuk, tidak ada syarat, dan tidak ada tautan pendaftaran dari pemerintah. Satu-satunya sumber angka Rp50 triliun adalah klaim Gema, yang oleh pembuatnya sendiri dinyatakan masih harus dibuktikan.

Windah sendiri bukan orang baru dalam tudingan soal bayaran karhutla. Pada Oktober 2026, setelah ia menyuarakan keprihatinan soal kebakaran hutan dan kabut asap di Sumatera dan Kalimantan, sejumlah akun menudingnya buzzer yang dibayar pihak tertentu. Ia membantahnya lewat Instagram Story, Rabu (14/10/2026).

Ia menulis, dirinya yang membela hutan dan hewan malah dituduh dibayar mafia dan dibayar Anies. Namun ia mengakui, para buzzer itu cukup rajin melakukan riset. Mereka tahu ia tidak membuka Saweria,Windah Basudara, Instagram Story, 14 Oktober 2026 — dilansir KapanLagi

Menurut catatan KapanLagi, hingga laporan itu diterbitkan, belum ada bukti terverifikasi yang membuktikan tuduhan pembayaran terhadap Windah maupun mengungkap pihak di balik akun-akun penyerangnya.

Yang sudah terbukti dari perkara penyadapannya

Perkara pokoknya nyata dan terpisah dari rumor dana ini. Bareskrim menetapkan empat tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Mereka dijerat Pasal 258 dan 332 KUHP serta Pasal 32 ayat 1 UU ITE.

Penyidik memeriksa 13 saksi dan lima ahli, dan Polri meminta LPSK mengkaji perlindungan bagi enam saksi. Komisi III DPR menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas dalang, motif, dan pertanggungjawaban hukum.

Selama tidak ada pengumuman resmi soal program dana maupun bukti aliran Rp50 triliun, klaim dana Rp50 triliun untuk influencer yang menyuarakan karhutla tetap menyesatkan — angkanya benar sumbernya, tetapi arti dan wujudnya dibalik.