Cek Fakta: Klaim Kudeta 10 November dan Dana Makar Rp60 Triliun — Belum Terbukti

JAKARTA — Klaim soal kudeta pada 10 November 2026 yang didanai Rp60 triliun beredar luas di media sosial. Vonis MediaSharing: BELUM TERBUKTI. Klaim itu berasal dari Gema Goeyardi, pendiri Astronacci, dan sampai Selasa pagi belum ada keterangan resmi yang mengonfirmasi aliran dana maupun skenario itu.

Klaim itu pertama kali muncul lewat unggahan Instagram Gema pada Kamis, 5 November 2026. Dua hari kemudian, ia memaparkannya dalam tayangan Mata Rakyat di kanal YouTube Astronacci, Sabtu, 7 November 2026. Video 28 menit itu ditonton hampir tiga juta kali.

Apa yang diklaim Gema Goeyardi

Dalam paparannya, Gema mengaitkan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dengan skenario perebutan kekuasaan yang lebih besar. Ia menyebut mafia koruptor menyiapkan uang muka Rp25 triliun dan total anggaran Rp50 triliun sampai Rp60 triliun.

Jadi siapa sebenarnya yang nyuruh nyadap Presiden Prabowo ini? Ini adalah 100 persen makar. Presiden ini kalau turun ternyata sudah disiapkan penggantinya. Biaya penyadapan, biaya semua konspirasi ini uang mukanya Rp25 triliun dan budget-nya kira-kira di Rp50 sampai Rp60 triliun,Gema Goeyardi, pendiri Astronacci — dalam tayangan Mata Rakyat, 7 November 2026, dilansir Tabloid Nusantara

Dana itu, menurut klaimnya, dipakai untuk tiga hal: membiayai penyadapan agar rencana pemerintah bisa disabotase sebelum dijalankan, menghancurkan grand design ekonomi pemerintah Probonomics, dan membiayai perang kognitif — membayar artis, influencer, dan mahasiswa untuk menyebarkan narasi negatif.

Gema juga mengklaim sosok pengganti presiden sudah disiapkan bila skenario itu berhasil. Ia menjuluki sosok itu "Lurah Barat" dan menyebut ada kabinet bayangan yang sudah disusun. Namanya tidak pernah ia sebutkan.

Propaganda besar itu, menurut klaimnya, akan mencapai puncak pada 10 November 2026.

Klaim vs Status

Dari mana klaim itu berasal

Jejak klaim ini pendek. Unggahan Instagram 5 November menjadi pemantik, tayangan Astronacci 7 November menjadi sumber lengkapnya, lalu sejumlah situs mengutipnya pada 8 dan 9 November. Istilah "Lurah Barat" ikut ramai dibahas setelah tayangan itu beredar.

Yang jarang ikut dikutip adalah catatan Gema. Ia memberi disclaimer bahwa angka Rp25 triliun dan dugaan keterlibatan jaringan mafia itu merupakan analisis konspirasi serta informasi yang ia terima dan masih harus dibuktikan.

Penyadapan ini adalah makar bagian dari skandal uang muka 25 triliun yang dibayarkan oleh mafia koruptor dalam rangka menghancurkan grand design probonomics The Fishing Game yang pernah gua share tahun lalu,Gema Goeyardi — dalam unggahan Instagram, 5 November 2026, dilansir Beritaprioritas

Catatan itu membedakan klaim dan temuan. Sampai Selasa pagi, tidak ada pengumuman penyidik yang membuktikan pendanaan Rp50 triliun sampai Rp60 triliun, kabinet bayangan, keterlibatan negara asing, maupun rencana pergantian pemerintahan.

Yang sudah terbukti dari perkara penyadapannya

Perkara pokoknya nyata, terpisah dari klaim Gema. Bareskrim menetapkan empat tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Penyadapan diduga berlangsung selama 2025–2026 tanpa prosedur, disertai dugaan penghapusan data elektronik pada Oktober 2026.

Keempatnya dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 ayat 1 dan 2 KUHP serta Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Penyidik memeriksa 13 saksi dan lima ahli, dan Polri meminta LPSK mengkaji perlindungan bagi enam saksi. Presiden Prabowo mencopot Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada 4 November.

Mensesneg Prasetyo Hadi menilai penyadapan itu mengarah ke makar, dalam konferensi pers di Istana, Rabu, 4 November 2026.

Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar. Juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara,Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara — konferensi pers, 4 November 2026, dilansir PosNusantara

Penilaian itu belum menjadi dakwaan. Anggota Komisi III DPR Rofik Hananto mengingatkan penerapan pasal makar harus berdasar alat bukti yang sah dan pembuktian objektif, bukan spekulasi. Komisi III menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas dalang, motif, dan pertanggungjawaban hukum.

10 November: yang terjadwal hari ini demo mahasiswa

Tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan, dan sejumlah aliansi mahasiswa sudah mengumumkan aksi di Jakarta hari ini. Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (BEM PTMA) Indonesia menggelar aksi bertajuk #PulihkanIndonesia di kawasan Tugu Tani mulai pukul 12.00 WIB, diperkirakan 500 peserta.

Pemerintah menilai aksi itu penyampaian pendapat biasa. Menko Polkam Dudung Abdurachman memastikan pemerintah sudah mengantisipasi rencana aksi itu dan menilai demo 10 November bukan ancaman terhadap stabilitas keamanan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan sekolah tetap masuk normal.

Tidak ada PJJ. Sekolah seperti biasanya,Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta — Senin (9/11/2026), dilansir Kabar Jakarta

Polda Metro Jaya menggelar tactical floor game Senin, 9 November 2026, untuk pengamanan aksi. Sampai Selasa pagi, tidak ada laporan media soal pergantian kekuasaan atau gejolak besar di Jakarta.

Yang belum terjawab

Konfirmasi resmi soal aliran dana Rp25 triliun belum ada, karena penyidikan perkara penyadapan masih berjalan. Identitas "Lurah Barat" juga tidak pernah diungkap Gema, dan istilah itu bukan jabatan resmi. Pasal 8 ayat 1 UUD 1945 mengatur bila presiden berhalangan, wakil presiden yang menggantikannya sampai akhir masa jabatan — bukan presiden bayangan.

Selama penyidik belum mengumumkan temuan soal dana dan skenario itu, klaim kudeta 10 November dan dana makar Rp60 triliun tetap belum terbukti.