UMK Cilegon 2027: SK Gubernur Belum Terbit, Ini Angka 2026 dan Simulasinya

CILEGON — Hari ini, Selasa, 10 November 2026, adalah tanggal yang disebut Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebagai jadwal penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027. Sampai Selasa pagi, belum ada Keputusan Gubernur Banten tentang UMK 2027 yang diumumkan. Angka yang berlaku sampai sekarang masih UMK 2026: Rp5.469.922,59 per bulan.

Cilegon memegang UMK tertinggi di Banten pada 2026. Angka itu ditetapkan Gubernur Banten Andra Soni lewat Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025, ditandatangani 24 Desember 2025 dan berlaku mulai 1 Januari 2026. Dibanding UMK Cilegon 2025 sebesar Rp5.128.084,48, kenaikannya 6,67 persen atau Rp341.838,11 per bulan.

Jadwal Penetapan UMK 2027: Empat Tanggal yang Berbeda

Tanggal penetapan UMK 2027 menjadi sumber kebingungan pertama. KSPI menyebut UMK dan upah minimum sektoral dijadwalkan ditetapkan pada 10 November 2026, seperti dilaporkan Bloomberg Technoz pada 4 November 2026. Jadwal yang sama juga dipakai dalam pemberitaan soal usulan kenaikan 7,5 sampai 9,5 persen. UMP 2027 sendiri dijadwalkan 1 November 2026 menurut versi yang sama — dan tenggat itu sudah lewat tanpa ada keputusan gubernur yang diumumkan.

Versi lain datang dari aturan tertulisnya. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, Pasal 35, menetapkan batas pengumuman UMK pada 25 November. Observer Biz, mengutip pembahasan yang sama, menulis UMK paling lambat 30 November 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menargetkan evaluasi di tingkat kementerian rampung pada pekan terakhir November, lalu pembahasan berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional dan dewan pengupahan daerah. Journalarta, yang memeriksa pasal-pasalnya langsung, menulis tanggal 1 dan 10 November yang disebut KSPI itu tidak ditemukan dalam pasal yang mereka periksa.

Artinya, 10 November hari ini adalah jadwal menurut serikat pekerja, bukan batas yang tertulis di peraturan. Selama belum ada Keputusan Gubernur Banten yang terbit, semua angka 2027 yang beredar adalah usulan atau simulasi. Keputusan gubernur, begitu terbit, berlaku mulai 1 Januari 2027.

Rumus Hitung UMK 2027 menurut PP 49/2025

Penetapan upah minimum 2027 tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan, Dhatun Kuswandari, menegaskan hal itu pada 21 Oktober 2026. Rumusnya, menurut Pasal 26 peraturan itu: upah minimum tahun depan sama dengan upah tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian, di mana penyesuaian dihitung dari inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu atau alfa.

Alfa berada di rentang 0,50 sampai 0,90 dan ditentukan dewan pengupahan provinsi atau kabupaten/kota. Kebutuhan hidup layak menjadi pertimbangan saat menentukan alfa, bukan masukan langsung dalam rumus. Data penghitungannya berasal dari lembaga statistik resmi. Bila hasil penyesuaiannya nol atau negatif, upah minimum tetap sama dengan tahun berjalan.

Ada satu simpul yang belum terurai. DPR menyetujui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026, dan undang-undang itu berlaku sejak 28 Oktober 2026. Undang-undang tersebut memakai indeks 0,5 sampai 1 serta membandingkan hasil formula dengan kebutuhan hidup layak, lalu mengambil nilai yang lebih tinggi. Aturan pelaksananya diberi waktu paling lama satu tahun. Pernyataan pejabat Kementerian Ketenagakerjaan soal dasar hitung ini belum seragam: Direktur Jenderal Indah Anggoro Putri pada 6 Oktober menyatakan penghitungan masih memakai PP, sementara pada hari yang sama Yassierli mengatakan formulanya mengacu ke undang-undang baru. Petunjuk teknis yang menutup perbedaan itu belum terbit.

Simulasi UMK Cilegon 2027 dari Angka 2026

Karena angka resmi belum ada, tabel di bawah ini adalah simulasi MediaSharing yang dihitung dari UMK Cilegon 2026 sebesar Rp5.469.922,59. Setiap baris memakai persentase yang benar-benar diajukan atau dihitung pihak yang terlibat dalam pembahasan — bukan angka yang kami karang.

KSPI bersama Partai Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5 persen sampai 9,5 persen, untuk UMP maupun UMK. Presiden KSPI Said Iqbal menghitung usulan itu dengan asumsi inflasi 3,20 persen, pertumbuhan ekonomi 5,43 persen, dan indeks alfa 0,9, dengan rata-rata nasional sekitar 7,7 persen. “KSPI dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum 2027, baik UMP maupun UMK, berada pada kisaran 7,5% sampai dengan 9,5%. Angka ini akan kami perjuangkan dalam Dewan Pengupahan dan melalui berbagai jalur konstitusional,” ujar Said Iqbal, dilansir Bloomberg Technoz. Said Iqbal juga menegaskan, sampai saat pengumuman itu dibuat, belum ada angka yang diputuskan untuk upah minimum 2027, baik UMP maupun UMK dan upah minimum sektoral.

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) mengusulkan kisaran 7 sampai 9 persen, dengan dorongan agar perhitungan memakai 64 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang mencakup tujuh kelompok kebutuhan: makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta rekreasi, tabungan, dan jaminan sosial. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi Widjaja Soetjipto menilai kisaran 6,5 persen sampai 7,5 persen masih dapat dipertimbangkan secara nasional dengan penyesuaian per daerah. “Saya melihat 7,5%–9,5% sebagai posisi tawar, angka pembuka yang dapat diajukan serikat pekerja sebelum berunding, bukan hitungan final yang netral, sehingga bukan angka yang tepat untuk diterapkan secara nasional,” ujar Budi, dilansir Cirebon Times.

UMK 2026 se-Banten dan UMSK Cilegon

Tabel berikut memuat UMK 2026 delapan kabupaten/kota di Banten menurut situs resmi Pemerintah Provinsi Banten. Cilegon tertinggi, Lebak terendah, dengan selisih Rp2.139.911,97 per bulan.

Di samping UMK, Cilegon juga punya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026: Sektor I Rp5.606.670,54, Sektor II Rp5.566.663,21, dan Sektor III Rp5.499.553,85 per bulan. UMSK berlaku untuk kelompok usaha tertentu dan nilainya di atas UMK. UMP Banten 2026 sendiri sebesar Rp3.100.881,40, naik 6,74 persen dari Rp2.905.119,90 pada 2025.

Kenapa Angka Ini Penting di Cilegon

Cilegon adalah kota industri — baja, kimia, dan petrokimia — dan UMK di sini menjadi patokan gaji ribuan pekerja pabrik. Jarak antara angka di atas kertas dan yang diterima pekerja masih menjadi soal nyata. Pada 22 Oktober 2026, buruh anggota Serikat Buruh Nusantara (SBN) PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan (KPDP) berunjuk rasa di depan perusahaan di Cilegon. Mereka menuntut upah sesuai UMK dan pemenuhan hak-hak normatif lain, setelah perundingan bipartit gagal dan pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja setempat belum membuahkan tindakan yang jelas.

Menurut siaran pers serikat itu, upah pokok buruh di perusahaan tersebut rata-rata sekitar Rp2,4 juta per bulan dan yang terendah Rp1,92 juta — kurang dari separuh UMK Kota Cilegon 2026 sebesar Rp5.469.922,59. Serikat mengajukan sebelas tuntutan, termasuk pembayaran upah sesuai UMK, perhitungan lembur yang benar, THR, hak cuti, penghapusan denda keterlambatan Rp500 per menit, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta pengangkatan seluruh pekerja menjadi karyawan tetap. Serikat juga menyebut anggotanya diliburkan dan tidak dibayar upahnya, sementara pekerja yang tidak berserikat tetap bekerja normal. Hingga berita itu ditulis, belum ada tanggapan dari manajemen PT KPDP maupun PT Krakatau Steel.

Proses tahun lalu menunjukkan rekomendasi bisa bergerak sampai menit akhir. Pada 22 Desember 2025, Pemkot Cilegon merekomendasikan UMK 2026 sebesar Rp5.412.693 kepada Pemprov Banten, setelah pembahasan dengan Dewan Pengupahan Kota, Apindo, dan serikat buruh. Dua hari kemudian, angka yang ditandatangani Gubernur adalah Rp5.469.922,59 — lebih tinggi Rp57.229,59 dari rekomendasi itu. Kepala Bidang Hubungan Industri Disnaker Kota Cilegon Faruk Oktavian saat itu menyebut ada dua usulan yang dipertimbangkan provinsi dan hasil pleno menjadi penentu.

Satu peringatan soal angka yang beredar: sebuah situs menulis UMK Cilegon 2026 sebesar Rp4.958.423. Angka itu tidak cocok dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025 dan jangan dipakai sebagai acuan. Patokan yang benar adalah Rp5.469.922,59, seperti tercantum di situs resmi Pemprov Banten dan dikonfirmasi berbagai pemberitaan lain.

Cara Mengecek Pengumuman Resmi UMK 2027

Begitu Keputusan Gubernur Banten tentang UMK 2027 terbit, angka resminya bisa dicek lewat langkah berikut.

Pertama, buka situs resmi Pemerintah Provinsi Banten di bantenprov.go.id dan cari pengumuman penetapan upah minimum 2027 — halaman yang sama yang memuat daftar UMK 2026. Kedua, pantau kanal Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten serta Disnaker Kota Cilegon, karena rekomendasi daerah dan pleno dewan pengupahan biasanya diumumkan lewat kanal itu sebelum sampai ke gubernur. Ketiga, cocokkan nomor dan tahun keputusan gubernur yang kamu temukan: untuk 2026, dokumennya adalah Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025, jadi dokumen 2027 akan memakai nomor dan tahun yang baru.

Keempat, bedakan angka resmi dengan simulasi. Tabel simulasi di artikel ini memakai persentase usulan dan hanya memberi gambaran — gaji yang berlaku mulai 1 Januari 2027 tetap menunggu keputusan gubernur. Bila ada unggahan media sosial yang mengklaim angka UMK Cilegon 2027 sudah resmi tanpa menunjukkan nomor keputusan gubernurnya, angka itu belum bisa dipakai.

Gubernur Banten Andra Soni saat menetapkan UMK 2026 mengatakan keputusan itu diambil setelah rekomendasi rapat Dewan Pengupahan Provinsi Banten serta usulan dari pemerintah kabupaten/kota. “Semoga keputusan ini berdampak positif bagi dunia usaha dan untuk kesejahteraan buruh,” ujar Andra Soni, dilansir situs resmi Pemprov Banten. Ia juga menegaskan tidak mengubah rekomendasi angka yang diajukan pemerintah kabupaten dan kota, dan penyesuaian yang dilakukan Pemprov hanya bersifat administratif.