Cek Fakta: Link Pendaftaran BSU Tahap 3 Rp 1,7 Juta Hoaks, Kemnaker Membantah

JAKARTA — Tautan yang mengklaim membuka pendaftaran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap ketiga senilai Rp 1,7 juta adalah hoaks. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan BSU tidak memakai pendaftaran mandiri, dan Cek Fakta Liputan6 menyatakan klaim yang beredar di Facebook sejak 3 November itu tidak benar.

Klaim itu diunggah salah satu akun Facebook pada Selasa, 3 November 2026, dengan tulisan: "BSU TAHAP KE 3 TELAH HADIR KEMBALI SEGERA DAFTARKAN DIRI MELALUI LINK DI BIO DAN DAPATKAN SANTUNAN SENILAI 1,700,000,00". Unggahan itu juga menulis ajakan "Silahkan bapak ibu di cek haknya sekarang juga!" dan menyertakan tautan pendaftaran. Jika tautan itu diklik, pengunjung diarahkan ke halaman berisi formulir digital yang meminta data pribadi, termasuk nama lengkap dan nomor Telegram aktif.

Kemnaker: BSU Tidak Pakai Pendaftaran Mandiri

Kepala Biro Humas Kemnaker Faried Abdurrahman Nur Yuliono menegaskan hal itu dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker pada Rabu, 7 Januari 2026. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada kabar BSU yang beredar di luar kanal resmi pemerintah.

Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada hoaks dan disinformasi tentang BSU, khususnya yang mengarahkan pendaftaran melalui tautan tidak resmi, karena BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri. Informasi resmi BSU hanya disampaikan melalui laman bsu.kemnaker.go.id dan media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan,Faried Abdurrahman Nur Yuliono, Kepala Biro Humas Kemnaker — siaran pers, 7 Januari 2026

Peringatan yang sama diulang Kemnaker pada Sabtu, 24 Oktober 2026, lewat siaran pers yang ditandatangani Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri. Penipuan berkedok BSU, kata dia, disebar lewat pesan berantai WhatsApp atau pesan langsung di media sosial yang menyertakan tautan palsu.

Jangan mudah percaya pada informasi di luar kanal resmi Kemnaker dan jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas,Indah Anggoro Putri, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker — siaran pers, 24 Oktober 2026

Indah menambahkan, pekerja perlu waspada bila tautan meminta Nomor Induk Kependudukan (NIK), informasi rekening, atau kode verifikasi tanpa penjelasan yang jelas. Logo Kemnaker yang tercantum pada pesan atau situs, kata dia, tidak menjamin keaslian informasi itu.

BSU yang Benar: Rp 900 Ribu untuk Kuartal IV 2026

BSU memang disalurkan lagi pada 2026, tetapi bukan lewat tautan pendaftaran dan bukan Rp 1,7 juta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan seusai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 30 September 2026, bahwa BSU sebesar Rp 300 ribu per bulan kembali disalurkan kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan itu dibayar sekaligus untuk tiga bulan, sehingga tiap penerima mendapat total Rp 900 ribu.

Program itu ditargetkan menjangkau 13,3 juta pekerja di seluruh Indonesia, dengan dana yang disiapkan pemerintah hingga puluhan triliun rupiah. Jadwal pencairan, status kepesertaan, dan kriteria penerima BSU 2026 belum diketahui secara lengkap.

Status penerima BSU hanya bisa dicek lewat kanal resmi: laman bsu.kemnaker.go.id atau siapkerja.kemnaker.go.id, laman BPJS Ketenagakerjaan di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, aplikasi JMO (Jamsostek Mobile), dan aplikasi Pospay bagi pekerja tanpa rekening bank Himbara.

Klaim vs Statusnya

Angka Rp 1,7 Juta Sudah Pernah Beredar

Angka Rp 1,7 juta bukan pertama kali dipakai untuk memancing pekerja. Pada Juli 2025, unggahan Facebook yang sama-sama mengklaim Kemnaker menyalurkan BSU Rp 1,7 juta pada Juni–Juli 2025 juga dinyatakan hoaks. Faktanya, BSU saat itu hanya Rp 300 ribu per bulan dan dicairkan sekaligus Rp 600 ribu untuk dua bulan. Penerimanya harus terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025 dan bergaji maksimal Rp 3,5 juta.

Pola tautannya pun berulang. Pada 19 Oktober 2026, Tribratanews Polri mencatat unggahan Facebook lain yang mengklaim pendaftaran BSU Rp 300 ribu per bulan untuk periode Oktober–Desember 2026 lewat nomor Telegram. Tautan itu tidak mengarah ke kanal resmi Kemnaker dan meminta pengunjung memasukkan data pribadi lewat Telegram. Pemerintah, menurut Tempo pada 18 Oktober 2026, belum mengumumkan tanggal resmi pencairan maupun tautan pendaftaran BSU 2026.

Empat Langkah Kemnaker agar Tidak Tertipu

• Periksa alamat situs dengan teliti sebelum mengeklik tautan atau memasukkan data.
• Jangan memberikan kode OTP, PIN, atau kata sandi kepada pihak lain.
• Jangan membayar biaya apa pun dengan iming-iming pencairan BSU.
• Jika ragu, tutup tautan dan periksa informasi melalui kanal resmi Kemnaker.

Sebagai gambaran skala programnya, penyaluran BSU terakhir sebelum 2026 dilakukan pada 2025 dengan jumlah penerima 16.048.472 pekerja atau buruh, sesuai ketentuan yang berlaku. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, menurut Indah, selalu mengingatkan jajarannya untuk mengantisipasi maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan BSU dan Kemnaker.