Defisit APBN Rp379,3 Triliun per Oktober 2026, Pendapatan Tumbuh 23,9 Persen

JAKARTA — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mencatat defisit Rp379,3 triliun per 31 Oktober 2026, setara 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka itu disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) edisi November 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Defisit terjadi karena belanja negara Rp2.997,2 triliun melampaui pendapatan negara Rp2.618 triliun. Pendapatan tumbuh 23,9 persen secara tahunan, belanja naik 15,6 persen. Keseimbangan primer — selisih pendapatan dan belanja di luar pembayaran bunga utang — masih surplus Rp114,8 triliun, dan pembiayaan anggaran terealisasi Rp595,2 triliun atau 86,4 persen dari target.

Suahasil menegaskan posisi defisit itu sudah sesuai rancangan APBN sejak awal. Ia menolak anggapan defisit berarti negara merugi.

Defisit di 31 Oktober adalah Rp379,3 triliun dan ini merupakan 1,47 persen dari produk domestik bruto,Suahasil Nazara, Menteri Keuangan — dilansir Validnews

APBN itu enggak ada urusan dengan untung dan rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat,Suahasil Nazara, Menteri Keuangan — dilansir IDNFinancials

Pernyataan senada ia sampaikan saat menanggapi istilah tekor yang kerap dilekatkan pada defisit. Menurut Suahasil, anggaran negara memang didesain defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi.

Pendapatan Negara Rp2.618 Triliun, PNBP Lampaui Target

Pendapatan negara Rp2.618 triliun setara 83 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun. Pada periode yang sama tahun lalu, pendapatan baru terkumpul Rp2.113,5 triliun. Penerimaan perpajakan menyumbang Rp2.064 triliun atau 76,6 persen dari targetnya, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sudah melampaui target tahunan.

Penerimaan pajak ditopang dua pos besar. Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas mencapai Rp893,1 triliun, tumbuh 16,6 persen secara tahunan karena aktivitas ekonomi dan penguatan administrasi pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) beserta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tercatat Rp793,55 triliun. PPh migas melonjak 84,7 persen ke Rp48,88 triliun seiring kenaikan harga minyak bumi.

Komposisi pendapatan tahun ini bergeser. Pajak yang biasanya menjadi tulang punggung baru mencapai 76,2 persen dari target, dan PNBP justru sudah melampaui target tahunan sejak Oktober. Selisih itu yang menahan laju pendapatan tetap tumbuh 23,9 persen secara tahunan meski setoran pajak masih harus mengejar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir. Kepabeanan dan cukai Rp267,2 triliun berada di 79,5 persen target, dan hibah Rp2,1 triliun sudah 318,8 persen dari target Rp0,7 triliun.

Pos pajak yang terkontraksi adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp20,52 triliun, turun 3,7 persen secara tahunan karena pergeseran jadwal pembayaran sejumlah wajib pajak ke akhir tahun. Pajak lainnya di luar deposit tercatat Rp7,1 triliun, turun 9 persen, dan deposit pajak Rp33,6 triliun, turun 49,8 persen karena wajib pajak lebih banyak membayar langsung ke pos pajaknya.

Belanja Rp2.997,2 Triliun, Rp945,2 Triliun Tersisa untuk Dua Bulan

Belanja negara Rp2.997,2 triliun setara 78 persen dari pagu APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.343,6 triliun atau 74,4 persen dari targetnya, tumbuh 24,7 persen secara tahunan. Transfer ke daerah (TKD) terealisasi Rp653,6 triliun atau 94,3 persen dari target Rp693 triliun. TKD hampir tuntas lebih awal, sedangkan belanja kementerian/lembaga 82 persen dan belanja non-kementerian/lembaga baru 67,4 persen — pola yang menjelaskan mengapa Rp945,2 triliun menumpuk untuk dua bulan terakhir.

Belanja pemerintah pusat terbagi atas belanja barang Rp543,3 triliun, belanja pegawai Rp320,4 triliun, dan belanja modal Rp248,6 triliun. Belanja barang mencakup realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp173,21 triliun hingga akhir Oktober 2026. Belanja modal antara lain mendukung pembangunan jaringan irigasi, konektivitas, ketahanan pangan, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Pemerintah juga mengalokasikan Rp124,9 triliun untuk bantuan sosial reguler, naik 6,5 persen secara tahunan, mencakup Program Keluarga Harapan dan bantuan pangan nontunai. Pembayaran pensiun PNS, TNI, dan Polri mencapai Rp159,8 triliun. Realisasi subsidi dan kompensasi energi maupun nonenergi tercatat Rp415,8 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat. Tiga pos terakhir ini yang paling langsung menyentuh dompet warga: bantuan tunai, pensiun, dan harga energi yang ditahan.

Suahasil meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menuntaskan belanja prioritas sebelum tutup tahun. Pemerintah masih harus merealisasikan belanja Rp945,2 triliun selama November dan Desember 2026, dan penyelesaian kontrak kementerian/lembaga biasanya berlangsung pada Desember.

Nanti kita lihat percepatan belanja seperti apa sampai akhir tahun. Biasanya K/L menyelesaikan seluruh kontrak pada Desember,Suahasil Nazara, Menteri Keuangan — dilansir Koridor

Pola itu yang membuat dua bulan terakhir menjadi penentu. Belanja kementerian/lembaga yang baru 82 persen dan belanja non-kementerian/lembaga 67,4 persen dikejar lewat penyelesaian kontrak dan pembayaran pekerjaan yang sudah berjalan, sementara penerimaan pajak ditagih Rp514 triliun dalam waktu yang sama.

Bukan berarti Rp945,2 triliun kemudian dibagi-bagikan begitu saja. Kita ingin memastikan uang rakyat dipakai dengan baik, belanjanya cepat, namun efisiensinya juga muncul,Suahasil Nazara, Menteri Keuangan — dilansir InvestorTrust

Defisit Naik dari September, Target Akhir Tahun 2,85 Persen

Rasio defisit naik dari 1,24 persen PDB pada September 2026 menjadi 1,47 persen pada Oktober 2026. Perbandingannya dengan setahun lalu justru membaik: pada Oktober 2025 defisit mencapai Rp479,7 triliun atau 2,02 persen PDB. Keseimbangan primer pun berbalik — dari defisit Rp45 triliun pada Oktober 2025 menjadi surplus Rp114,8 triliun pada Oktober 2026. Keseimbangan primer menghitung selisih pendapatan dan belanja di luar pembayaran bunga utang. Surplusnya berarti pendapatan sudah cukup menutup belanja non-bunga; defisit keseluruhan Rp379,3 triliun muncul setelah pembayaran bunga utang ikut dihitung.

Pemerintah memproyeksikan defisit APBN sepanjang 2026 mencapai sekitar 2,85 persen terhadap PDB. Suahasil memastikan defisit dijaga di bawah 3 persen PDB. Lonjakan belanja negara pada akhir tahun diproyeksi menggeser keseimbangan primer yang saat ini masih positif. Hitungan kasarnya terlihat dari sisa dua bulan: belanja Rp945,2 triliun dikurangi pendapatan Rp590,1 triliun berarti defisit bertambah sekitar Rp355,1 triliun sebelum tutup tahun — konsisten dengan lompatan rasio defisit dari 1,47 persen pada Oktober menuju proyeksi 2,85 persen.

Kita akan terus menjaga defisit di bawah 3 persen dari PDB,Suahasil Nazara, Menteri Keuangan — dilansir InvestorTrust

Tugas dua bulan terakhir tidak ringan. Pemerintah masih harus mengumpulkan pendapatan Rp590,1 triliun hingga akhir Desember 2026, termasuk Rp514 triliun dari sektor pajak. Direktorat Jenderal Pajak sudah mengumpulkan Rp1.796,8 triliun sejak awal tahun, dan Suahasil menyebut pengumpulan sisanya bukan pekerjaan mudah.