Setoran Pajak Kurang Rp514 Triliun, Menkeu Minta Dukungan Masyarakat

JAKARTA — Penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 baru mencapai Rp1.796,8 triliun, atau 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih harus mengumpulkan Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir tahun ini.

Angka itu disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) edisi November 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Secara tahunan, penerimaan pajak tumbuh 23,2 persen.

Masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan teman-teman di DJP. Rp514 triliun dipakai untuk apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan masyarakat untuk mengumpulkan penerimaan pajak, karena ini akan digunakan untuk belanja negara juga,Suahasil Nazara, Menteri Keuangan — dilansir Investor.id

Suahasil mengakui target dua bulan itu bukan pekerjaan mudah. Ia menyebut hampir Rp1.800 triliun sudah dikumpulkan DJP sejak awal tahun, dan sisanya harus dikejar sebelum tutup buku anggaran.

Hampir Rp1.800 triliun telah dikumpulkan teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak. Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp1.800 triliun, dan masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan,Suahasil Nazara, Menteri Keuangan — dilansir Owrite

Suahasil memaparkan APBN KiTa sebagai Menteri Keuangan. Ia dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, setelah menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019.

Angka Rp514 triliun itu adalah selisih menuju proyeksi akhir tahun (outlook) penerimaan pajak sebesar Rp2.310,8 triliun, atau sekitar 98 persen dari target APBN. Sebagai perbandingan, selisih terhadap target penuh APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun adalah Rp560,9 triliun.

Rincian Penerimaan per Jenis Pajak

Dua pos menopang sebagian besar setoran pajak hingga Oktober. Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas mencapai Rp893,1 triliun, tumbuh 16,6 persen secara tahunan. Berikutnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) beserta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tercatat Rp793,55 triliun — naik 39,1 persen.

PPh nonmigas naik karena aktivitas ekonomi dan administrasi pajak, kata Suahasil. PPh migas melonjak seiring naiknya harga minyak bumi, sedangkan PPN dan PPnBM tumbuh tinggi ditopang konsumsi dalam negeri dan daya beli yang kuat.

Penerimaan pajak tumbuh sejalan dengan aktivitas ekonomi dan penerapan Coretax yang membaik,Suahasil Nazara, Menteri Keuangan — dilansir Bloomberg Technoz

Suahasil mengaitkan pertumbuhan itu dengan membaiknya Coretax, sistem inti administrasi perpajakan yang membuat wajib pajak membayar lebih mudah. Investor.id mencatat laju penerimaan juga ditopang aktivitas ekonomi yang sedang meningkat.

Tidak semua pos naik. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat Rp20,52 triliun, terkontraksi 3,7 persen secara tahunan. Menurut Suahasil, penurunan itu terjadi karena pergeseran pembayaran sebagian wajib pajak ke akhir tahun.

Deposit pajak juga turun hampir separuh, ke Rp33,6 triliun. Suahasil menegaskan penurunan itu bukan karena wajib pajak tidak membayar, melainkan karena penggunaan akun deposit semakin mengecil — wajib pajak kini membayar langsung ke pos penerimaan yang semestinya. Pajak dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan ekonomi digital lainnya tercatat Rp14,1 triliun.

Sisa Rp590,1 Triliun dan Defisit 1,47 Persen PDB

Di luar pajak, pemerintah masih harus mengumpulkan total Rp590,1 triliun hingga akhir tahun dari pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Total pendapatan negara hingga 31 Oktober tercatat Rp2.618 triliun, atau 83 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.

Untuk sisa November-Desember, seluruh teman-teman penerimaan pajak, kepabeanan cukai dan PNBP masih harus mengumpulkan Rp590,1 triliun, termasuk pajak di dalamnya adalah Rp514 triliun,Suahasil Nazara, Menteri Keuangan — dilansir Industry.co.id

Kepabeanan dan cukai tercatat Rp267,2 triliun, atau 79,5 persen dari target. PNBP justru sudah melampaui target — Rp551,8 triliun, atau 120,2 persen — antara lain karena penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia. Gabungan pajak dan kepabeanan-cukai, yang disebut penerimaan perpajakan, tercatat Rp2.064 triliun, atau 76,6 persen dari target.

Defisit APBN hingga 31 Oktober tercatat Rp379,3 triliun, atau 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Belanja negara terealisasi Rp2.997,2 triliun, dan pemerintah masih harus merealisasikan belanja Rp945,2 triliun dalam dua bulan terakhir. Pemerintah menargetkan defisit akhir tahun sebesar 2,85 persen dari PDB.

Defisit kita jaga tetap di bawah 3% PDB,Suahasil Nazara, Menteri Keuangan — dilansir Lintaskabar

Strategi DJP Mengejar Sisa Target

Sehari sebelum konferensi pers, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto sudah menyebut DJP masih membutuhkan sekitar Rp500 triliun untuk mengamankan penerimaan hingga akhir tahun. Strateginya antara lain optimalisasi pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace, pemungutan pajak transaksi digital luar negeri, penerapan pajak minimum global, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.

Pemerintah memproyeksikan penerimaan pajak sepanjang 2026 mencapai Rp2.310,8 triliun. Proyeksi itu berada di kisaran 98 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Reaksi Warganet: Kritik Belanja Negara

Pernyataan Suahasil ramai di media sosial. Unggahan Kompas.com tentang setoran pajak yang kurang Rp514 triliun mencatat 25.578 likes dan 20.426 komentar saat dipantau Jumat sore. Kolom komentarnya dipenuhi kritik warganet soal belanja negara dan dugaan korupsi.

Realisasi penerimaan pajak per akhir November 2026 baru akan diumumkan pada periode berikutnya.