Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo, Istana: Tak Ada Penolakan

JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026) pagi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi penyampaian niat itu dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore.

Prasetyo menyebut niat mundur disampaikan Gibran di tengah dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) soal dokumen pendidikan setingkat SMA miliknya.

Memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam,Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara — dilansir investor.id

Memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara — dilansir investor.id

Prasetyo meluruskan kabar bahwa Prabowo menolak niat itu: menurut dia, Presiden hanya memberi saran-saran, yang isinya tidak dirinci Istana.

Kami ingin juga meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan dalam niatan tersebut. Nah dalam diskusi Bapak Presiden bilang hanya memberikan saran-saran,Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara — dilansir investor.id

Dalam pertemuan yang sama, Gibran memohon kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya lewat PTUN. Prasetyo tidak menjelaskan perkara PTUN mana yang akan dipakai, dan Istana tidak memberi batas waktu.

Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara — dilansir RCTI+

Niat, Bukan Pengunduran Diri Resmi

Penyampaian niat itu belum mengubah status Gibran. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan Gibran masih menjabat wakil presiden seusai rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II, Selasa (10/11/2026). Puan meminta publik tidak berandai-andai.

Mas Gibran masih wapres,Puan Maharani, Ketua DPR — dilansir Boyolali.net

Pimpinan DPR, kata Puan, akan menindaklanjuti laporan usulan HMP setelah pembukaan masa sidang, dengan mendengarkan masukan fraksi dan komisi terlebih dahulu. Hingga Selasa sore, Gibran belum berbicara langsung kepada publik soal niatnya, dan belum ada surat pengunduran diri resmi.

HMP: Hampir 50 Anggota DPR Meneken

Tekanan di parlemen bergerak pada hari yang sama. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR dari berbagai fraksi sudah menandatangani usulan penggunaan HMP terkait polemik dokumen pendidikan Gibran. Surat usulan itu sudah diserahkan kepada pimpinan DPR.

(Sudah) hampir 50 (anggota DPR yang menandatangani usulan HMP),Mardani Ali Sera, anggota Komisi II DPR Fraksi PKS — dilansir Investor Trust

Dukungan itu bertambah sepanjang Senin malam hingga Selasa. Dalam dokumen yang diperlihatkan Mardani kepada wartawan, setidaknya terdapat 12 nama anggota DPR, dan Mardani menyatakan jumlah sebenarnya sudah melampaui 25 orang sebelum menyampaikan angka hampir 50. Nama-nama penandatangan belum diungkap; Mardani hanya menyebut mereka dari berbagai fraksi dan bergerak atas nama pribadi.

Usulan HMP mensyaratkan dukungan paling sedikit 25 anggota DPR dari lebih satu fraksi. Usulan itu dibawa ke rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit dua pertiga anggota DPR, dan dinyatakan diterima bila disetujui dua pertiga anggota yang hadir.

Latar: Putusan MA dan MK soal Suket Penyetaraan

Polemik ini bermula dari surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Pada 30 Oktober 2026, MA lewat putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. Sebulan sebelumnya, pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan SMA.

Gibran pada 30 Oktober 2026 menyatakan siap membuka seluruh dokumennya di PTUN Jakarta. Ia juga menegaskan dirinya tidak mungkin berkuliah hingga S1 jika tidak lulus SMA.

Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid menegaskan jalur konstitusional tetap berlaku: mundur atau dimundurkan sama-sama harus melalui sidang istimewa, sehingga niat itu belum serta-merta mengubah statusnya sebelum ada proses resmi.

Dua Jalur ke Depan

Perkembangan ini membuka dua jalur yang konsekuensinya jauh berbeda. Lewat HMP, pendapat DPR diuji MK lalu diputus MPR. Lewat pengunduran diri, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon usulan Presiden.

Reaksi: Desakan Mundur dan Pembelaan Prosedur

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai Gibran menanggung krisis etika kepemimpinan dan semestinya tidak menunggu proses pemakzulan yang panjang.

Secara etis harusnya dia sendiri mundur,Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara — dilansir AFU.id

Dosen hukum tata negara Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai putusan kasasi menegaskan suket Gibran mengandung cacat hukum, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Ketua Fraksi PAN MPR Sarifuddin Sudding menyarankan Gibran meletakkan jabatan sukarela demi menghormati putusan pengadilan.

Pandangan berbeda datang dari mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, yang menilai pengunduran diri adalah urusan pribadi Gibran, sementara negara sebaiknya tetap menjalankan mekanisme konstitusional lewat DPR, MK, dan MPR. Pendukung Gibran juga menolak anggapan putusan MA langsung menggugurkan jabatan: anggota Tim Hukum Militan Gibran 08 Yogi Saputro menyatakan pemberhentian tetap harus melalui tahapan Pasal 7B UUD 1945 yang dimulai dari DPR.

Kronologi 10 November 2026

• Senin malam, 9 November 2026 — Pengumpulan tanda tangan usulan HMP dimulai; dokumen awal memuat 12 nama. (Informasi.com)
• Selasa pagi, 10 November 2026 — Gibran bertemu Prabowo sekitar 2,5 jam; menyampaikan niat mundur dan memohon kesempatan membuktikan dokumen lewat PTUN. (investor.id, RCTI+)
• Selasa siang, 10 November 2026 — Mardani menyebut dukungan HMP hampir 50 anggota; Puan mengonfirmasi pimpinan DPR menerima laporan usulan HMP. (Investor Trust)
• Selasa sore, 10 November 2026 — Prasetyo Hadi konferensi pers di Istana: Gibran menyatakan niat mundur; Prabowo tidak menolak, hanya memberi saran. (investor.id, RCTI+, Kompas TV)
• Hingga Selasa sore — Gibran belum bicara langsung ke publik; belum ada surat pengunduran diri resmi. (AFU.id)