Gibran Serahkan Surat Mundur ke MPR, Paripurna HMP DPR Batal

JAKARTA — Surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden diserahkan Gibran Rakabuming Raka kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026). Gibran tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, sekitar pukul 11.16 WIB dan bertemu pimpinan MPR di Gedung Nusantara III selama sekitar 20 menit.

Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat itu seusai pertemuan. Gibran, kata Muzani, meminta suratnya segera diproses sesuai mekanisme ketatanegaraan; surat yang sama, menurut Gibran, sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Muzani membacakan isi surat itu di hadapan wartawan. Suratnya dibuka dengan kalimat:

Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri,Isi surat pengunduran diri Gibran, dibacakan Ahmad Muzani — dilansir Holopis

Paragraf berikutnya menyebut keputusan itu diambil dengan penuh kesadaran. Gibran menulis pertimbangannya demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Gibran menulis keputusan itu diambilnya dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Ia meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dirinya sendiri.Isi surat pengunduran diri Gibran, dibacakan Ahmad Muzani — dilansir Holopis

Muzani menegaskan surat itu tidak memuat alasan khusus di balik keputusan Gibran. “Tidak ada alasan yang disebutkan di situ,” kata Muzani, dilansir Holopis.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, yang mengaku menerima salinan surat itu, menyebut dokumennya sangat singkat: hanya lima paragraf. Menurut Yusril, alasan yang tertulis berkaitan dengan alasan pribadi dan suara-suara yang berkembang di masyarakat.

Suratnya memang sangat singkat, hanya lima paragraf, singkat sekali,Yusril Ihza Mahendra, Menko Kumham Imipas — dilansir PrioritasTV

Surat ke Prabowo: Kabar dari Halim

Soal surat yang sama ke Presiden, Muzani hanya meneruskan keterangan Gibran. Sehari sebelumnya, orang dekat Gibran mengatakan kepada CNN Indonesia, surat itu diserahkan kepada Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (11/11/2026) sore.

Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim,Orang dekat Gibran, kepada CNN Indonesia — dikutip sejumlah media

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar itu ketika dikonfirmasi wartawan: “Betul.” Tempo yang mengutip Budi Arie menulis surat itu diserahkan pukul 16.00 WIB. Hingga Kamis siang, belum ada pernyataan resmi dari Gibran maupun Istana yang merinci penyerahan di Halim itu.

Paripurna DPR Batal Tiga Jam Sebelum Jadwal

Di hari yang sama, DPR membatalkan rapat paripurna yang dijadwalkan Kamis pukul 14.00 WIB, yang salah satu agendanya pengumuman usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran. Sekretariat Jenderal DPR mengumumkan pembatalan sekitar tiga jam sebelum jadwal, berdasar hasil Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus 12 November 2026.

Hasil Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus tanggal 12 November 2026 memutuskan Rapat Paripurna hari itu dibatalkan.Keterangan tertulis Sekretariat Jenderal DPR — dilansir Informasi.com

Keterangan resmi itu tidak merinci alasan substantif pembatalan. Sejumlah pemberitaan mengaitkan pembatalan dengan penyerahan surat Gibran, tetapi DPR belum menyampaikan bahwa surat itu menjadi alasan formal pembatalan.

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin, salah satu pengusul HMP, membenarkan pembatalan itu. “Iya (batal rapat paripurna),” kata Khozin kepada wartawan, Kamis (12/11/2026), dilansir PrioritasTV. Khozin menyatakan menghormati keputusan Gibran dan menilai usulan HMP tidak lagi relevan diteruskan.

Usulan HMP itu sudah diterima pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026). Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut 120 anggota dari delapan fraksi menandatanganinya. “Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” kata Saan, dilansir Informasi.com.

Jumlah itu melampaui syarat minimal pengajuan HMP, tetapi tidak otomatis berarti DPR menyetujui pemakzulan. Pembatalan satu paripurna juga belum cukup untuk menyimpulkan usulan itu dicabut atau gugur.

Kronologi: dari Niat Selasa ke Surat Kamis

Apa Selanjutnya: 60 Hari MPR, 14 Hari Presiden

Muzani menyatakan jabatan wakil presiden kosong sejak Gibran menyatakan mundur, dan MPR akan segera mengambil langkah mengisi kekosongan itu.

Muzani mengatakan jabatan wakil presiden kosong sejak Gibran menyatakan mundur, dan MPR segera mengambil langkah-langkah untuk mengisi kekosongan itu secepatnya, dengan batas waktu selambat-lambatnya 60 hari.Ahmad Muzani, Ketua MPR — dilansir PrioritasTV

Batas itu merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: bila jabatan wakil presiden kosong, MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon usulan presiden. Presiden punya 14 hari sejak surat permintaan resmi MPR diterbitkan untuk mengajukan dua nama.

Rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD dijadwalkan Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB; surat resmi MPR kepada Presiden baru dikeluarkan setelah rapat gabungan itu, menurut SeputarFakta.

Latar: Putusan MK dan MA

Pengunduran diri ini berujung pada polemik dokumen pendidikan Gibran. Mahkamah Konstitusi dalam putusan 6 Oktober 2026 menyoroti bukti dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan setingkat SMA milik Gibran. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi perkara 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026: Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dinyatakan tidak sah dan diperintahkan ditarik.

Joko Widodo, ayah Gibran, menanggapi dari kediamannya di Jawa Tengah pada Kamis: ia sudah memberi semangat kepada Gibran sebelum pertemuan di parlemen dan menegaskan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo, dilansir Mediacorp yang mengutip Kompas TV.

Rapat gabungan MPR Jumat besok menjadi penanda pertama proses penggantian wakil presiden berjalan sesuai tenggat konstitusi. Yang batal baru pengumuman usulan HMP di paripurna hari itu.