Komnas HAM Periksa CCTV UGM, Sebut Gas Air Mata Masuk Kampus Petunjuk Krusial

YOGYAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV) Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (13/11/2026), untuk menguji dugaan gas air mata masuk ke lingkungan kampus saat kericuhan demo 10 November 2026. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah memimpin langsung tim yang datang ke Gedung Pusat UGM di Bulaksumur.

Rekaman yang diperiksa merekam situasi kampus sejak sekitar pukul 10.00 WIB hingga dini hari. Anis menyebut rekaman itu petunjuk krusial untuk menelusuri dugaan penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat. Ia menegaskan dugaan itu masih harus diuji, dan kesimpulan soal pelanggaran HAM belum bisa ditarik.

Kami sudah memperoleh gambaran yang sangat komprehensif, baik secara kronologis maupun data-data pendukung.Anis Hidayah, Ketua Komnas HAM — dilansir Seantero News

Tentu ini sangat penting bagi Komnas karena ada dugaan awal terjadi excessive use of force atau penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat,Anis Hidayah, Ketua Komnas HAM — dilansir Jurnal Patroli News

Menurut Anis, rekaman CCTV menjadi instrumen krusial untuk memetakan pergerakan massa dan aparat. Komnas HAM menghimpun kronologi serta dokumen pendukung dari pihak kampus, lalu mencocokkannya dengan keterangan saksi, rekam medis korban, dan bukti lapangan. Hasil analisis itu dirumuskan menjadi rekomendasi kepada kepolisian dan instansi terkait.

Lima Korban Masih Dirawat, Satu Jalani Operasi

Tim Komnas HAM juga mendatangi RSUP Dr. Sardjito. Lima hingga enam korban kericuhan masih menjalani perawatan di sana. Satu korban harus naik ke meja operasi akibat terkena selongsong gas air mata.

Tim menjadwalkan kunjungan ke RS Panti Rapih untuk memantau seorang mahasiswa UGM yang masih dirawat. Keterangan korban dan hasil pemeriksaan medis menjadi bagian dari pencocokan kronologi dengan dugaan kekerasan yang dilaporkan.

UGM Buka Data dan Siapkan Tim Pencari Fakta

Rektor UGM Ova Emilia menyatakan kampus bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh bukti video serta rekaman CCTV kepada Komnas HAM. UGM juga berencana membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) internal untuk mengkaji peristiwa itu.

Ini penting supaya tidak terjadi kekumuhan informasi atau simpang siur yang akhirnya tidak konstruktif. Kehadiran Komnas HAM sangat membantu kami, karena kita memerlukan data dan informasi objektif,Ova Emilia, Rektor UGM — dilansir Jurnal Patroli News

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UGM Arie Sujito menambahkan, kampus mendampingi seorang mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2025 yang masih menjalani pemeriksaan di Polda DIY. Pendampingan itu dilakukan oleh tim Fakultas Hukum bersama Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) UGM.

Sejak semalam, pendampingan itu dilakukan tim Fakultas Hukum, dan PKBH juga hadir di Polda. Menurutnya, hukum harus tetap dihormati, tetapi kampus sebagai institusi yang bertanggung jawab juga wajib melindungi mahasiswanya.Arie Sujito, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UGM — dilansir Jurnal Patroli News

Versi Polisi: Rantis Berhenti 30–50 Meter dari Kampus

Polda DIY membantah kendaraan taktis maupun personel masuk ke dalam area kampus UGM. Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo menjelaskan, saat massa yang dikejar berlari ke arah perbatasan kampus, aparat memilih menahan diri dan tidak memakai tindakan represif di titik itu.

Di sini kami tidak berani menggunakan gas air mata, apalagi water cannon. Petugas hanya bersiaga di perbatasan, sekitar 30 sampai 50 meter sebelum garis batas UGM. Di titik itulah Brimob bertahan bersama kendaraan taktisnya,Irjen Pol Langgeng Purnomo, Kapolda DIY — dilansir Warta Jogja

Kapolresta Sleman AKBP Dhimas Prasetyo memberi penjelasan yang sama soal gas air mata. Ia mengakui gas air mata ditembakkan malam itu, tetapi menurutnya tembakan itu diarahkan ke timur Bundaran UGM, ke arah Jalan Colombo, untuk mendorong massa ke timur.

Tidak ada sama sekali penembakan gas air mata di Bundaran UGM, karena kami tahu dan menghormati civitas akademika — wilayah kampus yang kami jaga agar tidak dimasuki pergerakan apa pun,AKBP Dhimas Prasetyo, Kapolresta Sleman — dilansir JurnalMetro

Dekan Fisipol UGM Gabriel Lele tidak membantah adanya tembakan gas air mata di kawasan itu. Ia menyebut penembakan terjadi di sekitar Bundaran UGM saat pembubaran massa, tetapi pihaknya belum bisa memastikan ada tembakan langsung ke arah area kampus.

Kalau penembakan gas air mata di sekitaran bundaran, iya,Gabriel Lele, Dekan Fisipol UGM — dilansir JurnalMetro

Dua Versi yang Bertolak Belakang

Dari Demo 10 November sampai Kunjungan Komnas HAM

Kericuhan pecah Selasa malam, 10 November 2026, setelah aksi Hari Pahlawan berjalan tertib hingga pukul 19.00 WIB. Sekitar pukul 20.07 WIB, kelompok yang identitasnya belum diketahui dilaporkan melempari Gedung DPRD DIY dengan batu, petasan, dan bom molotov. Aparat gabungan menembakkan gas air mata dan mendorong massa ke arah utara hingga Bundaran UGM.

Komnas HAM mulai memantau peristiwa itu pada 11 November. Sehari kemudian, lembaga itu meminta Polri mengusut dugaan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih saat pengamanan aksi. Amnesty International Indonesia, dalam siaran pers 11 November, menyebut satu video terverifikasi menunjukkan gas air mata menyebar di dekat area IGD RS Panti Rapih.

Yang paling menonjol adalah pengerahan militer dan tindakan personel yang merangsek masuk ke dalam kampus.Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia — siaran pers Amnesty

Komnas HAM juga menelusuri dugaan mobilisasi kelompok massa tak dikenal yang diduga memicu eskalasi, serta memeriksa titik-titik kericuhan lain: Bundaran UGM, Gedung DPRD DIY, Titik Nol Kilometer, dan Tugu Pal Putih. Pada 11 November, Polda DIY menggelar perkara secara terbuka yang disaksikan Komnas HAM, Kompolnas, dan Ombudsman untuk memilah pihak yang lanjut ke penyidikan dan yang dipulangkan.

Seluruh temuan dianalisis Komnas HAM sebelum dirumuskan menjadi rekomendasi kepada kepolisian dan instansi terkait. Polda DIY menyatakan akan membentuk tim pencari fakta yang melibatkan UGM, Kompolnas, Komnas HAM, dan Ombudsman. Sampai artikel ini terbit, Komnas HAM belum menarik kesimpulan soal ada atau tidaknya pelanggaran HAM dalam peristiwa itu.