Kapolri Ungkap Peran 4 Tersangka Penyadapan Prabowo, LP Dugaan Makar Diterbitkan

JAKARTA — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan peran empat tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kerja Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026). Di forum yang sama, Polri menerbitkan laporan polisi terkait dugaan makar.

Rapat kerja mulai pukul 08.30 WIB di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, disiarkan langsung lewat kanal video DPR. Dugaan penyadapan disebut berlangsung 2025–2026, saat LSP masih Kapolri.

Menurut hasil penyidikan, LSP diduga memberi perintah dan menentukan target penyadapan, lisan atau lewat WhatsApp, kepada Ahrie Sonta Nasution (AS), saat itu Plt Kepala Bagian Monitoring Polri. LSP juga diduga menjadi penerima akhir atau end-user hasil penyadapan itu.

LSP diduga memberi perintah sekaligus menentukan sasaran penyadapan — disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp — kepada Kabagmon AS, dan ia juga diduga menjadi penerima akhir hasil penyadapan tersebut.Jenderal Suyudi Ario Seto, Kapolri — dilansir Owrite

Tiga tersangka lain diduga memegang peran berbeda. Slamet Uliandi (SU), Kepala Divisi TIK Polri 2021–Oktober 2026, diduga memberi persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan harian serta analisis hasilnya kepada LSP.

Eko Hadi Santoso (EH), Plt Kabag Monitoring 5 Des 2024–7 Okt 2025, diduga menerima perintah dari SU yang disebut berasal dari LSP, lalu menyetujui lewat WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik. AS, penggantinya 7 Okt 2025–1 Okt 2026, diduga menerima perintah LSP dan meneruskannya ke operator tanpa permohonan penyidik.

AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan pihak berinisial TK melakukan pemantauan lapangan. Pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp perintah penyadapan dan penghapusan data di sistem LIMS dan PenLink X.

Lima Tahap Modus yang Diduga Dipakai

Dua Jalur Penyadapan: Resmi dan Atensi

Penyadapan di lingkungan Polri berjalan lewat dua jalur, kata Suyudi. Jalur resmi mengacu pada Perkap 5/2010 dan SOP Bareskrim 2009: surat permohonan penyidik, laporan polisi, resume analis, serta chart. Jalur atensi diduga berjalan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.

Kedua jalur memakai sarana teknis yang sama, sehingga jalur atensi diduga tersamarkan di antara penyadapan resmi. Empat penyimpangan ditemukan: perintah tanpa permohonan penyidik, nomor target tanpa verifikasi, hasil dipakai di luar prosedur, dan penghapusan data elektronik.

Sasaran Diduga Luas, dari Istana sampai Mahasiswa

Sasaran dugaan penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo. Di luar Presiden RI, daftar yang diduga menjadi sasaran itu disebut meliputi lingkar istana, kementerian dan lembaga, serta pejabat pemerintah. Disebut pula anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, dan Kejaksaan. Daftar itu berlanjut ke internal Polri, ormas, aktivis, serta mahasiswa.

Daftar tersebut adalah bagian dari materi penyidikan, sehingga keberadaan nama-nama di dalamnya tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan mereka dalam suatu tindak pidana.Jenderal Suyudi Ario Seto, Kapolri — dilansir tvkoma

Terungkap dari Laporan 30 Oktober

Kasus ini terungkap dari laporan seorang pelapor beridentitas rahasia, 30 Oktober 2026. Pelapor sebelumnya curiga atas perintah pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan data. Dugaan peristiwa itu disebut terjadi di Jakarta Selatan.

Bareskrim memeriksa 28 saksi dan enam ahli: 24 personel internal Polri, tiga dari provider Indosat, XL, dan Telkomsel, serta satu dari vendor sistem penyadapan.

Barang Bukti dan Pasal yang Dijerat

Keempat tersangka dijerat pasal sesuai peran masing-masing. Penyadapan ilegal diancam maksimal 10 tahun penjara, penghapusan data elektronik delapan tahun, dan akses ilegal enam hingga tujuh tahun. Penyidik juga menerapkan pasal turut serta atau menggerakkan orang lain, termasuk lewat penyalahgunaan kekuasaan.

LP Makar: Penyelidikan Terpisah

Di samping perkara penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik, Polri menerbitkan laporan polisi atas dugaan turut serta, bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk makar. Laporan itu masih tahap penyelidikan, pembuktiannya terpisah dari perkara penyadapan.

Karena itu, temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan/atau penghapusan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana makar.Jenderal Suyudi Ario Seto, Kapolri — dilansir CNA Indonesia

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mendesak Polri menjerat para pelaku dengan pasal makar. Ia menilai penyadapan yang diduga melibatkan empat perwira tinggi itu sebagai pengkhianatan serius terhadap negara.

Menurut Habiburokhman, perkara ini bukan sekadar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Menurutnya, tindakan itu mesti diusut sampai tuntas hingga ke pasal-pasal makar, karena yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara bersama begitu banyak tokoh bangsa.Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR — dilansir Matamata.com (Antara)

Menurut Suyudi, peran para tersangka itu masih sebatas dugaan yang harus dibuktikan.

Seluruh dugaan peran masih harus dibuktikan melalui proses hukum dengan asas praduga tak bersalah,Jenderal Suyudi Ario Seto, Kapolri — dilansir Mediasultra

Keempat tersangka tetap berstatus tersangka, dan penyidikan berjalan sambil menunggu putusan pengadilan.