Target Pelantikan Pengganti Gibran 16 November Gugur, Paripurna MPR 2 Desember

JAKARTA — Target pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Senin, 16 November 2026 sudah tidak berlaku. Target itu memang disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani sehari setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR, tetapi rapat gabungan MPR Jumat, 13 November 2026 menetapkan sidang paripurna pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden pada Rabu, 2 Desember 2026.

Insyaallah akan dilantik pada hari Senin, tanggal 16,Ahmad Muzani, Ketua MPR RI — dilansir Espos

Muzani juga menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah mengantongi nama pengganti. Menurutnya, dua nama kandidat sudah ada di tangan Presiden, dan proses pengisiannya akan dipercepat.

Sudah, sudah ada kandidat penggantinya. Bapak Presiden sudah ada kandidat,Ahmad Muzani, Ketua MPR RI — dilansir Koranku

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan proses pengisian jabatan itu akan dikebut, dan bila tidak ada halangan, Wapres baru mungkin sudah ada pada Senin pekan depan.Ahmad Muzani, Ketua MPR RI — dilansir Koranku

Gibran menyerahkan surat itu secara langsung kepada pimpinan MPR di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia tiba sekitar pukul 11.16 WIB dan bertemu pimpinan MPR selama sekitar 20 menit. Surat yang sama, menurut Muzani, juga sudah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam konferensi pers seusai pertemuan, Muzani membacakan isi surat tersebut di hadapan wartawan dan memperlihatkan dokumennya. Gibran sendiri tidak banyak bicara dalam pertemuan itu.

Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri,Isi surat pengunduran diri Gibran, dibacakan Ahmad Muzani — dilansir Adainfo

Gibran meminta MPR segera memproses surat itu. ANTARA mengutip Muzani yang menyebut Gibran datang hanya untuk menyerahkan surat dan meminta agar segera diproses.

Muzani menambahkan Gibran meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat pengunduran dirinya.Ahmad Muzani, Ketua MPR RI — dilansir Adainfo

Alasan pengunduran diri belum dibuka. Ketika ditanya wartawan, Muzani mengatakan penjelasan soal alasan akan disampaikan bersama-sama di hadapan pimpinan MPR yang lain.

Muzani menjawab belum. Surat itu, katanya, nanti akan dibuka bersama-sama di hadapan pimpinan MPR yang lain.Ahmad Muzani, Ketua MPR RI — dilansir Espos

Rapat Gabungan Jumat Pukul 14.00 WIB

Langkah berikutnya sudah diputuskan. Pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB, sehari setelah pimpinan MPR menggelar rapat pimpinan untuk menindaklanjuti surat Gibran — dan rapat gabungan itu menetapkan sidang paripurna pada Rabu, 2 Desember 2026.

Rapat gabungan akan diselenggarakan pada hari Jumat, pukul 14.00 WIB, besok siang,Ahmad Muzani, Ketua MPR RI — dilansir InvestorTrust

Rapat gabungan itu memutuskan empat hal. Pertama, sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden digelar Rabu, 2 Desember 2026 — satu paket memilih, melantik, dan mengesahkan wakil presiden terpilih. Kedua, pimpinan MPR mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari yang sama agar mengajukan dua nama calon pengganti. Ketiga, pembentukan tim verifikasi berkas calon wakil presiden yang beranggotakan 36 orang. Keempat, pembentukan tim ad hoc beranggotakan 36 orang yang menyiapkan draf ketetapan MPR.

Mekanisme Konstitusi: 60 Hari dan 14 Hari

Pengisian jabatan wakil presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal itu menyebutkan MPR mengadakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Kedua calon berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.

Soal tenggat, Muzani menyebut MPR punya waktu 60 hari sejak pengunduran diri untuk mendapatkan wakil presiden definitif pengganti Gibran, sementara Presiden punya 14 hari sejak menerima surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama.

Menurut Muzani, konstitusi memberi waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri itu untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Gibran.Ahmad Muzani, Ketua MPR RI — dilansir Adainfo

Catatan soal angka 60 hari itu perlu ditulis apa adanya. Espos mencatat ketentuan 60 hari secara eksplisit justru terdapat dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, yang mengatur kondisi presiden dan wakil presiden berhenti secara bersamaan, sedangkan Pasal 8 ayat (2) tidak menulis batas 60 hari secara eksplisit. Angka 60 hari yang dipakai MPR adalah kerangka kerja yang disampaikan Muzani.

Target pelantikan Senin, 16 November, memang disampaikan dengan catatan. Muzani sendiri menambahkan frasa jika tidak ada halangan, dan surat permintaan MPR kepada Presiden baru diputuskan pengirimannya dalam rapat gabungan. Catatan itu kini terjawab: rapat gabungan Jumat, 13 November 2026 menetapkan sidang paripurna pada Rabu, 2 Desember 2026, sehingga target 16 November resmi gugur — jadwal Senin depan tidak lagi mungkin, karena tahapan yang harus dilalui (surat MPR, pengajuan dua nama oleh Presiden, verifikasi berkas, sampai sidang paripurna) kini terikat tenggat paripurna 2 Desember.

Nama yang Beredar di Publik

Sejumlah nama sudah disebut-sebut di publik sebagai calon pengganti. Congau mencatat nama yang mengapung antara lain Puan Maharani, Khofifah Indar Parawansa, Agus Harimurti Yudhoyono, Anies Baswedan, Sufmi Dasco Ahmad, dan Mahfud MD. Nama-nama itu baru sebatas perbincangan publik — Presiden maupun MPR belum mengumumkan satu pun nama resmi.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi pengunduran diri putranya dengan menyebut jabatan politik bersifat sementara. Ia mengatakan tetap mendukung pemerintah dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Joko Widodo mengatakan dalam jabatan politik pasti ada dinamika politik dan hal itu biasa. Ia mengaku sudah berpesan bahwa jabatan itu bersifat sementara. Ia menambahkan pihaknya tetap terus mendukung pemerintah dan mengutamakan kepentingan rakyat banyak.Joko Widodo, Presiden ke-7 RI — dilansir Espos

Rapat gabungan MPR dan DPD Jumat pukul 14.00 WIB sudah menentukan tanggal sidang paripurna — Rabu, 2 Desember 2026 — dan surat permintaan dua nama dikirim ke Presiden pada hari yang sama. Sampai artikel ini diperbarui, belum ada nama calon pengganti yang diumumkan resmi oleh Presiden maupun MPR. Perkembangan lengkap setelah rapat gabungan, termasuk susunan dua tim 36 orang, bisa dibaca di artikel MPR Tetapkan Paripurna Pemilihan Wapres 2 Desember 2026.